More

    Demokrasi: Antara Persetujuan dan Perselisihan

    Pambudi Driya S.
    Pambudi Driya S.http://antinomi.org
    Seorang pembaca sastra, sejarah, budaya, filsafat, agama

    Artikel Terbaru

    Rekonstruksi Waktu dalam Pandangan Fisika Modern (Bagian 1)

    Tulisan ini memfokuskan pada ringkasan isi dari buku The Order of Time (Tatanan Waktu) karya Carlo Rovelli, seorang fisikawan teori terkenal...

    Masa Depan Relasi Filsafat Ilmu-Teknologi

    Don Ihde pada tahun 2004 menyebarkan keraguan dan harapan. Dengan artikelnya yang berjudul “Telah sampaikah filsafat teknologi? Keadaan Terbaru”, Ihde mengevaluasi...

    Kemungkinan Peran Fenomenologi dalam Memecahkan Teka-teki Kuantum

    Steven French berpendapat bahwa pada jantung problem pengukuran kuantum terdapat kesalahpahaman yang fatal dalam memahami hubungan subjek-objek. Jika melihat lebih dekat pada...

    Memahami Kembali Manusia di Era Teknologi

    Keberadaan teknologi membawa manusia pada koin dari harapan yang diandaikan memiliki dua sisi. Satu sisi dapat berperan sebagai upaya membebaskan manusia...

    Tentang Spesialisasi dan Kesusah-teraksesannya Filsafat

    James Ladyman berargumen bahwa ketidakteraksesannya filsafat merupakan sesuatu yang bagus. Jika filsafat adalah sebuah kecintaan terhadap kebijaksanaan dan mengarahkan perhatiannya pada bagaimana seharusnya kita (menjalani)...

    Book review: Sri Indiyastutik. Disensus: Demokrasi sebagai Perselisihan Menurut Jacques Rancière. Buku Kompas, 2019.

    Tak ada yang bisa menyangkal bahwa Indonesia saat ini adalah negara yang menerapkan sistem Demokrasi, terutama setelah satu masa otoritarianisme Orde Baru dilewati. Meskipun pada kenyataannya demokrasi seperti memasuki ruang buntu yang gelap dan masyarakat cenderung bosan dan apatis. Romo Setyo mengatakan bahwa meskipun kita telah 21 tahun berdemokrasi, namun karena absennya partai kiri yang diberangus pada masa Orde Baru, kini demokrasi hanya menjadi ajang pertarungan rebutan kuasa kaum oligarki, entah itu oligarki militer atau oligarki trah keluarga dan identitas serta agama. (hal, VIII) 

    Padahal,  bisa kita lihat demokrasi yang keluar sebagai pemenang setelah masa perang dingin pada 1990 ini dinilai sebagai sistem yang ideal. Akan tetapi, kini demokrasi hanya menjadi ajang wacana partai kanan (kaum demokrat konservatif) versus partai kiri (kaum demokrat progresif). Sementara itu, di Indonesia sendiri kita tahu bahwa politik identitas sedang dan telah dimainkan oleh para politisi.Hal ini juga yang terjadi di seluruh dunia dan yang menjadi pertanyaannya kemudian apakah kita mengamini jalur ini yang jelas-jelas akan mematikan demokrasi? 

    Kita bisa melihat itu semua memang sedang terjadi di Indonesia, dari mulai sentimen agama, etnis, ideologis, dan tawaran lainnya sebelum pilpres hingga pasca-pilpres dan kue kekuasaan itu kini terbagi-bagi. Hal inilah yang disebut oleh Romo Setyo Wibowo kendati mengusung nafas demokrasi, tapi pada praktiknya berpolitik oligarkis, yakni usaha untuk mengeraskan tatanan sosial dari gangguan.

    Pada akhirnya apa yang mesti dilakukan setelah kini yang disebut-sebut sebagai partai/tokoh oposisi bergabung ke dalam satu barisan kekuasaan? Atau jangan-jangan memang tidak ada oposisi par excellence sehingga demos hanya dihitung sebagai angka statistik dan suaranya hanya didengar ketika kampanye berlangsung. Kemudian, masih mungkinkah kita membicarakan demokrasi dan politik yang diidealkan sebagai kebebasan individu dan kelompok untuk berbicara dan memiliki hak dan kesempatan yang sama dan setara, tidak ada yang lebih tinggi dari siapapun?

    Pada titik itulah pemikiran Jacques Rancière menarik menemukan relevansinya untuk melihat fenomena demokrasi, politik, tatanan sosial, dan kesetaraan di Indonesia. Melalui buku Sri Indiyastutik, DisensusDemokrasi sebagai Perselisihan Menurut Jacques Rancière, penulis mencoba untuk menggali ide-ide dari filsuf asal Prancis tersebut.

    Demokrasi Sebagai Disensus

    Secara umum demokrasi dapat dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengertian tersebut diwujudkan dalam bentuk pemerintahan yang menganut sistem perwakilan; ada partai politik; lembaga pengawasan; tata aturan hukum untuk mengatur pemerintahan dan warga negara; ada rakyat pemberi mandat; dan ada juga demokrasi langsung dalam skala komunitas kecil. Sementara itu, Indiyastutik menulis, politik secara umum dipahami sebagai segala sesuatu yang terkait dengan upaya partai atau sekelompok orang untuk mempertahankan, merebut, dan mempengaruhi kekuasaan dan atau kebijakan negara. (hal, 26-27) 

    Dari titik itulah Jacques Rancière mengkritisi empat persoalan: kesetaraan, demokrasi, politik, dan orang-orang yang menjadi bagian dari tatanan sosial, tetapi tidak dilihat sebagai bagian yang kemudian akan mengarahkan kepada ide filsuf tersebut tentang “kesetaraan pada setiap orang dengan semua orang.” Rancière menyuarakan demokrasi, meskipun menurutnya kehidupan sehari-hari kita ada di dalam tatanan sosial oligarkis. Tapi hal itulah yang justru memungkinkan politik ala Rancièredan demokrasi berlangsung. Sebab negara telah menyiapkan perangkat dan strategi tanpa harus khawatir stabilitas negara terancam.

    Tatanan sosial itu sendiri memang telah dibentuk sedemikian rupa oleh penguasa untuk menertibkan masyarakatnya. KemudianRancière menegaskan bahwa seharusnya di dalam tatanan sosial apabila muncul ketidaksepakatan dalam kehidupan bernegara bukanlah sesuatu yang perlu dihindari dan tidak perlu dipaksakan untuk menjadi kesepakatan. Sebab, dalam pemikiran Rancière, tatanan sosial yang diidamkan sebagai bentuk keharmonisan dan keselarasan yang diinginkan oleh pemerintah terhadap rakyatnya melalui kesepakatan dari atas ke bawah, justru merupakan kemungkinan untuk memunculkan sebuah gangguan dan memungkinkan adanya suplemen baru dalam tatanan sosial dari bawah.

    Hal ini juga sependapat dengan Majid Makki, bahwa gagasan Rancière tentang politik yang dilakukan oleh mereka yang tidak dihitung (demos) adalah untuk mendorong atau lebih tepatnya keberanian demos sebagai subjek universal untuk bertindak memverifikasi kesetaraan di dalam tatanan sosial yang telah mapan (hal, 39). Kita harus pahami bahwa demokrasi dalam pemikiran Rancière ialah berupa tindakan perselisihan antara demos dan tatanan sosial untuk menguji kesetaraan. Demokrasi adalah konsistensi tindakan perselisihan antara orang-orang yang tidak dihitung dan dilihat dalam tatanan sosial yang telah mapan. 

    Dengan kata lain, tidak ada hierarki di dalam demokrasi, dari mulai kepakarannya, kekayaannya, dan keningratannya. Sebab ia harus diletakkan pertama-tama kesetaraan akal budi pada setiap orang dan semua orang untuk membuat perselisihan tanpa adanya kekerasan dalam rangka menguji kesetaraan dalam tatanan sosial (hal, 39). Kritiknya terhadap tatanan sosial tersebut ia tunjukkan kepada Platon karena ia adalah filsuf politik klasik yang unggul (hal, 41).

    Selain kritiknya terhadap Platon, ia juga mengkritik Aristoteles dan Karl Marx. Sebab, ketiga model pemikiran filsafat politik tersebut masih berkutat dengan pembagian-pembagian tatanan sosial atau policing. Ketiganya bukan penjelasan tentang politik dalam pengertian Rancière sebagaimana politik adalah kemunculan demos yang selalu berupa perselisihan antara logika kesetaraan dan logika membagi-bagi. 

    Rancière menegaskan bahwa di dalam demokrasi, politik sudah ada di dalamnya, tanpa menunggu penjelasan teoretis atau arkhe, asal-muasal untuk menentukan kelahirannya sebagai prinsip politik itu sendiri, sebab demos sudah ada di dalamnya, yaitu adanya ruang bagi orang-orang untuk menunjukkan dirinya dari yang semula tidak dihitung dan dianggap kemudian muncul ke permukaan dengan melakukan sebuah upaya kesetaraan verifikasi oleh “yang salah (demos)”; kesetaraan ini bersifat kontingen dapat terjadi di mana saja dan kapan saja dalam tatanan sosial dominan; tindakan politik yang dilakukan demosterjadi di tatanan sosial dengan mentransformasi tatanan sosial menjadi bentuk baru karena demos menjadi suplemen yang sebelum tidak tertangkap oleh indra; dan politik selalu khas, yakni tidak bersemayam pada satu identitas tertentu, tapi ia menengarai banyak identitas lain. (hal, 88-90) 

    Emansipasi dan Subjektivasi

    Rancière menegaskan bahwa politik selalu bersifat kontingen yang berarti dalam tatanan sosial dominan—dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak semua peristiwa adalah pengujian kesetaraan atau tidak semua peristiwa adalah politik. Sebab politik selalu terjadi dalam sebuah hubungan antara bagian-bagian yang bertitik tolak pada kesetaraan, atau politik adalah sebuah simpul yang menghubungkan bagian-bagian. (hal, 94) 

    Dalam pemikiran Rancière ini, kita akan temukan konsep kesetaraan yang merupakan struktur pra-anggapan dan titik tolak berpikir. Sebab kesetaraan ini menolak hierarki kemampuan berpikir dan kesetaraan ini perlu diverifikasi dalam tatanan sosial dominan melalui tindakan langsung oleh orang-orang kebanyakan yang ada di dalam tatanan tersebut, namun orang-orang tersebut tidak dianggap yang menurut istilah Ranciere orang-orang kebanyakan tersebut disebut demos atau “yang salah” (hal, 93).

    Selain itu, Rancière juga setuju pada pernyataan Jacotot bahwa emansipasi hanya terjadi pada tingkat individu. Emansipasi adalah sebuah tindakan yang dapat ditularkan secara tidak terbatas dari invidu ke individu. Di dalam komunitas, emansipasi tidak dapat terjadi. Emansipasi tidak menghasilkan kebebasan individu-individu secara mutlak dan tidak hanya dimiliki oleh kelompok sebagai kebebasan yang kosong, sebab kebebasan tersebut selalu sudah terhubung atau berada dalam tatanan sosial dominan (hal, 107).

    Lalu pertanyaannya bagaimana mungkin bisa jika tiap-tiap individu tidak tergabung dalam gerakan kolektif untuk menguji kesetaraan dalam tatanan sosial dominan?  Di sinilah subjektivasi politik Rancière masuk–yang merupakan gerakan kolektif dari orang-orang kebanyakan “Yang salah”. Rancière menarasikannya sebagai “komunisme akal budi” yang merupakan dampak dari emansipasi, sebuah kemampuan akal budi individu untuk berkelompok dengan orang-orang yang juga mengalami emansipasi. Kelompok tersebut selalu bersifat temporal, kemampuan tersebut tidak menjadi satu dan menetap dalam diri individu. Hal ini dikarenakan, menurutnya, “Kemampuan komunis tidak dapat diprivatisasi.” (hal, 107-108)

    Dalam pemikiran Rancière, emansipasi adalah kesadaran diri atau kemampuan akal budinya yang setara pada setiap orang dengan semua orang. Emansipasi individu juga selalu tentang diri sebagai bagian dari individu yang lain, emansipasi tidak pernah terjadi pada diri untuk diri sendiri yang tunggal, melainkan bersama yang lain. Oleh sebab itu, emansipasi selalu memiliki kekuatannya untuk memunculkan subjek melalui gerakan kolektif di antara tatanan dominan masyarakat yang akan berdampak pada pembentukan tatanan-tatanan baru. (hal, 109) Indiyastutik menulis bahwa filsuf asal Prancis tersebut mengajak kita untuk berani berpetualang menguji diri dan terbuka pada kemungkinan terjadinya gerakan kolektif untuk menguji kesetaraan pada setiap orang dengan semua orang (hal, 118).

    Penutup

    Kendati kue kekuasaan di Indonesia telah dibagi-bagi melalui ‘demokrasi’, namun sejatinya itu bukanlah demokrasi yang dikatakan oleh Jacques Rancière, yakni demokrasi sebagai politik. Demokrasi itu bukan meleburkan perbedaan dalam satu bentuk tunggal. Ia merawat perbedaan dan tidak menghendaki perbedaan itu menghilang dan melampaui nasionalisme dan identitas. Sebab di dalam demokrasi, hal tersebut merupakan bentuk khusus dari manusia yang bersama-sama, dan artinya politik menjadi bersama-sama adalah berarti berada di antara: di antara identitas, di antara dunia.Pembagian kekuasaan tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan tidak adanya kesetaraan dan hanya pihak dominanlah yang berhak mengatur dan membagi peran-peran masyarakat. Dalam hal ini Rancière menyebutnya sebagai demokrasi konsensus, yakni sebuah usaha menghilangkan subjektivasi politik yang dianggap persoalan bagi berjalannya harmoni antar bagian di dalam tatanan masyarakat dominan. Selanjutnya, ia menegaskan bahwa demokrasi konsensus merupakan bentuk kesepakatan antara individu-individu dengan kelompok melalui proses negosiasi untuk mendapatkan bagian dan peran mengatur tatanan dominan. 

    Related articles

    Leave a reply

    Please enter your comment!
    Please enter your name here