Dilema Diskursif Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pengaturan hidup bersama yang menjadikan suara rakyat (demos) sebagai basis pengambilan keputusan. Karenanya, prosedur formal pembuatan keputusan dalam demokrasi sering kali bersifat mayoritarian atau bahkan super-mayoritarian: keputusan yang didukung suara rakyat terbanyak sama dengan keputusan kolektif. Meskipun demokrasi tidak bisa diidentikkan dengan mayoritarianisme, bahkan beberapa orang berpendapat demokrasi juga perlu dilengkapi dengan prosedur deliberatif, prosedur mayoritarian ini menjadi sesuatu yang rutin dalam banyak sistem demokrasi: mulai dari pemilihan kepala negara hingga kepala desa, mulai dari sidang DPR hingga rapat RT.

Sayangnya, meskipun sangat penting dalam demokrasi, prosedur mayoritarian ini tidak selalu menghasilkan keputusan kolektif yang rasional. Hal ini terjadi ketika sebuah kelompok dihadapkan pada sebuah agenda yang mengandung kebenaran fungsional. Agenda dalam prosedur pengambilan keputusan adalah sekumpulan proposisi yang bisa diafirmasi atau dinegasi. Sebuah agenda disebut mengandung kebenaran fungsional jika ia mengandung proposisi yang kebenarannya ditentukan oleh nilai kebenaran proposisi-proposisi lain. Semisal, agenda dengan tiga proposisi seperti berikut: {a, b; a ∧ b}; {a, b; a ∨ b}; {a, b; a → b}; dan {a, b; a ↔ b}. Nilai kebenaran (a ∧ b), (a ∨ b), (a → b), dan (a ↔ b) ditentukan oleh nilai kebenaran (a) dan (b) pada masing-masing agenda. Dalam agenda seperti ini, mungkin muncul apa yang disebut sebagai “dilema diskursif” (Pettit, 2001).

Sekarang coba andaikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari 15 orang mengadakan sidang soal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah melaksanakan program ini dengan tujuan mengatasi masalah gizi nasional dan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Setelah berjalan selama setahun, program ini dievaluasi oleh DPR dan harus dihentikan (p) jika memenuhi dua syarat berikut sekaligus: (a) terbukti tidak efektif mengatasi masalah gizi nasional dan juga (b) terbukti gagal menggerakkan ekonomi lokal. Dengan kata lain, penghentian MBG adalah fungsi dari konjungsi dua proposisi (p = a ∧ b), sementara konjungsi (a ∧ b) ditentukan oleh nilai kebenaran (a) dan (b). Masing-masing anggota dewan diminta pendapat apakah terjadi (a) dan (b) untuk dapat memutuskan apakah (p). Dalam agenda seperti itu, sangat mungkin terjadi skenario berikut:

Semua anggota DPR secara individual membuat putusan yang konsisten dan rasional. Namun, jika menggunakan prosedur mayoritarian, sidang tersebut akan menghasilkan putusan kolektif yang inkonsisten dan tidak rasional. Sidang akan memutuskan terjadi (a) sebab 10 anggota berpendapat begitu dan juga akan memutuskan terjadi (b) sebab hanya 5 anggota yang berpendapat sebaliknya. Berdasarkan putusan kolektif soal (a) dan (b), sidang tersebut seharusnya memutuskan bahwa MBG harus dihentikan. Namun, aturan mayoritarian akan memaksa sidang tersebut untuk memutuskan bahwa MBG tidak perlu dihentikan, sebab mayoritas anggota berpendapat tidak terjadi konjungsi (a ∧ b).

Ketika dihadapkan pada dilema diskursif seperti di atas, prosedur demokratis menjadi kurang menarik secara epistemik dan kita menemukan harapan pada prosedur oligarkis. Di dalam prosedur oligarkis ini, kita membiarkan hanya segelintir anggota DPR yang menentukan keputusan sidang, anggota lainnya dianggap tidak relevan. Prosedur oligarkis ini memiliki satu aturan tambahan: proposisi yang ada dalam putusan dasar (default judgement) dapat menjadi putusan kolektif hanya jika diterima oleh setidaknya satu anggota oligarki; sedangkan proposisi yang tidak ada dalam putusan dasar dapat menjadi putusan kolektif hanya jika diterima oleh semua anggota oligarki. Putusan dasar ini diperoleh dari komposisi logis agenda yang sedang dipertimbangkan. Agenda {a, b; a ∧ b}; {a, b; a ∨ b}; {a, b; a → b} masing-masing memiliki putusan dasar berikut: {¬a, ¬b; ¬(a ∧ b)}; {a, b; a ∨ b}; {¬a, b; a → b}. (Nehring & Puppe, 2008).

Prosedur oligarkis ini akan menghindarkan sidang MBG tersebut dari keputusan kolektif yang inkonsisten. Andaikan bahwa dari 15 anggota dewan, hanya 3 orang yang termasuk pada kelompok oligarki:

Semua anggota oligarki memutuskan (a), (¬b), dan {¬(a∧b)}. Hasil keputusan kolektifnya konsisten dan rasional: {a,¬b;¬(a∧b)}. Bahkan meskipun kelompok oligarki ini memiliki komposisi putusan yang sama dengan komposisi putusan yang menghasilkan dilema diskursif, prosedur oligarkis ini akan tetap menghasilkan keputusan kolektif yang konsisten dan rasional:

Proposisi (a) tidak ada dalam putusan dasar oligarki, sehingga ia secara kolektif ditolak meski didukung oleh dua anggota oligarki. Demikian juga dengan proposisi (b) dan (a∧b). Hasil keputusan kolektifnya adalah {¬a,¬b;¬(a∧b)}. Konsisten dan rasional!

Sejauh ini, prosedur oligarkis jauh lebih konsisten secara logis daripada prosedur demokratis. Namun, dalam agenda yang nonkonjungtif, prosedur oligarkis pun juga gagal. Sebuah agenda disebut bersifat konjungtif jika dan hanya jika untuk setiap kesimpulan p, entah p atau ¬p bisa ditulis ulang sebagai konjungsi. Misal, {a, b; a ∧ b}; {a, b; a ∨ b}; {a, b; a → b}. Kesimpulan p = a ∧ b jelas konjungsi. Sementara kesimpulan p = a ∨ b, meski terlihat sebagai disjungsi, negasinya bisa ditulis ulang sebagai konjungsi: ¬p = ¬(a ∨ b) = ¬a ∧ ¬b. Demikian juga dengan kesimpulan p = a → b. Negasinya, ¬p = ¬(a → b), bisa ditulis ulang menjadi konjungsi a ∧ ¬b.

Contoh agenda nonkonjungtif adalah {a, b; a ↔ b}. Baik p atau ¬p dari agenda ini sama-sama tidak dapat ditulis ulang sebagai konjungsi: p = a ↔ b = (a ∧ b) ∨ (¬a ∧ ¬b) dan ¬p = ¬(a ↔ b) = (a ∧ ¬b) ∨ (¬a ∧ b). Keduanya adalah disjungsi dua konjungsi. Dalam agenda nondisjungtif seperti ini, prosedur oligarkis pun gagal, sebab ia tidak punya satu putusan dasar. Ketiadaan putusan dasar dalam agenda nonkonjungtif ini disebabkan oleh putusan dasar itu sendiri yang diperoleh dari negasi atas hasil penulisan ulang kesimpulan agenda konjungtif menjadi konjungsi. Karena kesimpulan agenda nonkonjungtif tidak bisa ditulis ulang menjadi konjungsi, maka ia tidak punya putusan dasar yang bisa dihasilkan. Konsekuensinya, satu-satunya prosedur yang berhasil menjaga konsistensi keputusan kolektif dalam agenda seperti ini adalah prosedur kediktatoran: putusan satu orang untuk semua proposisi dalam agenda tersebut menentukan keputusan kolektif (Nehring & Puppe, 2008).

Namun, meski terbukti lebih andal dalam menghasilkan keputusan kolektif yang konsisten daripada prosedur demokratis, prosedur oligarkis dan kediktatoran ini sangat tidak menarik secara politis. Dalam leksikon politik tanah air, dan saya kira juga di banyak tempat yang lain, oligarki dan kediktatoran selalu dipandang secara negatif. Jika oligarki dan kediktatoran ini merupakan maksiat politik yang mesti dihindari, memangnya masih ada kemungkinan menerapkan prosedur demokratis tanpa risiko menghasilkan keputusan kolektif yang inkonsisten? Menurut Christian List dan Philip Pettit (2011), ada! Mereka menawarkan empat kemungkinan prosedur (List & Pettit, 2011, pp. 55–57).

Empat prosedur tersebut hanya dapat dilakukan dengan melanggar ketentuan sistematisitas dalam agregasi putusan: bahwa putusan kolektif tentang sebuah proposisi harus bergantung hanya pada putusan individu tentang proposisi tersebut, bukan proposisi lain, dan pola kebergantungan ini mesti berlaku untuk semua proposisi. Artinya, dengan melanggar ketentuan ini, kita membuat putusan kolektif tentang sebuah proposisi tanpa bergantung pada putusan individu tentang proposisi tersebut. Prosedur pertama yang dapat dilakukan dengan melanggar ketentuan ini adalah prosedur agregasi berbasis premis (ABP).

Di dalam ABP, putusan kolektif yang bergantung pada putusan individu hanya dalam soal premis. Kesimpulannya dibiarkan ditentukan secara logis oleh putusan kolektif yang sudah terbentuk dalam soal premis. Ingat kembali sidang MBG oleh DPR:

Kesimpulan (a ∧ b) tidak ditentukan oleh putusan mayoritas anggota DPR, tetapi oleh premis (a) dan (b) yang sudah terbentuk secara kolektif melalui prosedur demokratis. Artinya, meski mayoritas anggota DPR secara individual menolak MBG harus dihentikan, prosedur ABP tetap akan memutuskan MBG harus dihentikan, karena ia diimplikasikan oleh premis yang sudah terbentuk secara kolektif melalui prosedur demokratis bahwa MBG terbukti tidak efektif mengatasi masalah gizi nasional dan gagal menggerakkan ekonomi lokal.

Kemungkinan kedua adalah prosedur agregasi berbasis kesimpulan (ABK). Sementara ABP memberlakukan prosedur demokratis pada premis dan membiarkan kesimpulan ditentukan oleh premisnya, ABK memberlakukan prosedur demokratis langsung pada kesimpulan dan tidak membuat putusan apa pun tentang premis.

Sementara prosedur ABP menghasilkan putusan sidang bahwa MBG harus dihentikan, prosedur ABK menghasilkan putusan sebaliknya. MBG tetap harus lanjut karena mayoritas anggota DPR yang sudah membuat putusan secara konsisten berkesimpulan bahwa dua syarat yang mengharuskan penghentian MBG tidak terpenuhi.

Kemungkinan ketiga adalah prosedur agregasi berbasis premis terdistribusi (ABPD). Pada dasarnya, ABPD ini sama dengan ABP. Namun, dalam prosedur ABPD ini, tidak semua anggota DPR berhak membuat putusan tentang setiap premis. Mereka akan dibagi ke dalam dua kelompok: anggota yang ahli soal gizi akan membuat putusan hanya soal premis (a) dan putusan kolektif tentang (a) akan ditentukan oleh putusan mereka, sedangkan anggota yang ahli soal ekonomi akan membuat putusan hanya soal premis (b) dan putusan kolektif tentang (b) akan ditentukan oleh putusan mereka. Sebagaimana dalam prosedur ABP, kesimpulannya akan ditentukan oleh putusan kolektif tentang premis (a) dan (b):

Kemungkinan terakhir adalah prosedur agregasi berbasis jarak (ABJ). Dalam prosedur ini, putusan kolektif ditetapkan berdasarkan kedekatannya dengan putusan individu dalam satu agenda. Kedekatan putusan kolektif dengan putusan individu ini ditentukan oleh jumlah perbedaan yang ada di antara keduanya: semakin sedikit perbedaannya berarti semakin dekat jaraknya. Ingat lagi agenda sidang MBG {a, b; a ∧ b}. Ada empat kombinasi putusan konsisten yang mungkin dimunculkan sebagai putusan kolektif dalam agenda itu (1 berarti afirmasi, sedangkan 0 berarti negasi): {1,1;1}, {1,0;0}, {0,1;0}, dan {0,0;0}. Sekarang coba kita hitung jumlah perbedaan antara putusan individu di bawah ini dengan empat kombinasi tersebut:

Putusan kolektif {1,1;1} memiliki 2 perbedaan dengan putusan anggota 1-10 dan tidak memiliki perbedaan sama sekali dengan putusan anggota 11-15, sehingga total perbedaannya adalah 20. Putusan kolektif {1,0;0} tidak memiliki perbedaan sama sekali dengan putusan anggota 1-5 tetapi memiliki 2 perbedaan dengan putusan anggota 6-15, sehingga perbedaannya adalah 20. Putusan kolektif {0,1;0} memiliki 2 perbedaan dengan putusan anggota 1-5 dan 11-15 tetapi sama persis dengan putusan anggota 6-10, sehingga total perbedaannya juga 20. Putusan kolektif {0,0;0} berbeda dengan semua putusan anggota: terdapat 1 perbedaan dengan putusan anggota 1-10 dan 3 perbedaan dengan putusan anggota 11-15, sehingga total perbedaannya adalah 25. 

Dengan demikian, putusan kolektif yang paling dekat dengan putusan individu adalah {1,1;1}, {1,0;0}, {0,1;0}, karena ketiganya memiliki jumlah perbedaan paling sedikit. Artinya, dalam skenario Tabel 7, prosedur ABJ menghasilkan tiga putusan kolektif sekaligus. Inkonsistensi dapat dihindari, tapi dengan ongkos kebimbangan (indecision) di antara tiga putusan tersebut. Namun, dalam kasus dilema diskursif yang lain, prosedur ABJ ini dapat menghasilkan keputusan kolektif yang pasti (decisive) seperti pada tabel 8 berikut:

Putusan kolektif {1,1;1} hanya memiliki total 16 perbedaan dengan putusan individu, sementara putusan kolektif yang lain memiliki perbedaan lebih dari itu. Dengan demikian,  ABJ akan secara pasti menjadikan {1,1;1} sebagai keputusan kolektif (Pigozzi, 2006). Tak ada inkonsistensi dan kebimbangan di situ.

Pelajaran politik dan epistemik yang bisa kita ambil dari dilema diskursif ini adalah bahwa demokrasi tidak bisa selalu dijalankan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu untuk membuat putusan. Ada kalanya sekelompok individu hanya boleh membuat putusan dalam satu soal, tapi tidak dalam soal lainnya. Ada kalanya juga bahkan individu tak perlu membuat putusan apa pun terkait satu pokok soal yang sedang dipertimbangkan; ia cukup membuat putusan pada soal lain yang terkait. Tanpa kebijaksanaan dinamis seperti ini, demokrasi akan kalah andal pada prosedur oligarkis dan kediktatoran!

Bahan Bacaan

List, C., & Pettit, P. (2011). Group Agency: The Possibility, Design, and Status of Corporate Agents. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199591565.001.0001

Nehring, K., & Puppe, C. (2008). Consistent judgement aggregation: The truth-functional case. Social Choice and Welfare, 31(1), 41–57. https://doi.org/10.1007/s00355-007-0261-0

Pettit, P. (2001). Deliberative Democracy and the Discursive Dilemma. Philosophical Issues, 11(1), 268–299. https://doi.org/10.1111/j.1758-2237.2001.tb00047.x

Pigozzi, G. (2006). Belief merging and the discursive dilemma: An argument-based account to paradoxes of judgment aggregation. Synthese, 152(2), 285–298. https://doi.org/10.1007/s11229-006-9063-7