More

    Bagaimana Menjustifikasi Golput secara Ontologis?

    Taufiqurrahman
    Taufiqurrahmanhttp://antinomi.org
    Head of Metaphysics and Mind at ZENO Centre for Logic and Metaphysics.

    Artikel Terbaru

    Beberapa Catatan Tak Tuntas Tentang Kegilaan

    Konsep kegilaan, atau penyakit mental, mengacu pada deviasi dari pemikiran, penalaran, perasaan, attitude, dan perbuatan normal, yang oleh subjeknya, atau orang...

    Rekonstruksi Waktu dalam Pandangan Fisika Modern (Bagian 1)

    Tulisan ini memfokuskan pada ringkasan isi dari buku The Order of Time (Tatanan Waktu) karya Carlo Rovelli, seorang fisikawan teori terkenal...

    Masa Depan Relasi Filsafat Ilmu-Teknologi

    Don Ihde pada tahun 2004 menyebarkan keraguan dan harapan. Dengan artikelnya yang berjudul “Telah sampaikah filsafat teknologi? Keadaan Terbaru”, Ihde mengevaluasi...

    Kemungkinan Peran Fenomenologi dalam Memecahkan Teka-teki Kuantum

    Steven French berpendapat bahwa pada jantung problem pengukuran kuantum terdapat kesalahpahaman yang fatal dalam memahami hubungan subjek-objek. Jika melihat lebih dekat pada...

    Memahami Kembali Manusia di Era Teknologi

    Keberadaan teknologi membawa manusia pada koin dari harapan yang diandaikan memiliki dua sisi. Satu sisi dapat berperan sebagai upaya membebaskan manusia...

    Kritik terhadap Golput yang terus diulang-ulang setiap kali ada Pemilu adalah kritik etis dengan argumen ‘the lesser evil’. Selain punya tendensi moralis, kritik itu sebenarnya juga tak punya dasar yang cukup memadai secara epistemologis: dengan kriteria macam apa, kita bisa memutuskan bahwa ‘A tidak lebih jahat daripada B’? Karena tidak ada kriteria objektif yang disediakan oleh kritik etis tersebut, maka ia pada akhirnya hanya memberikan seruan-seruan personal khas dakwah kaum liberal: “Pilihah berdasarkan keyakinan hati nurani!”

    Seruan untuk memilih ‘the lesser evil’ itu juga merupakan jebakan demokrasi-liberal. Ia mengandaikan bahwa politik tidak ditujukan untuk mencari yang terbaik, tetapi untuk menolak yang jahat. Akibatnya, kekuatan politik radikal menjadi mustahil diwujudkan, karena rakyat akan selalu menerima pikiran absurd nan fatalis: “Yeah, meskipun demokrasi parlementer tidak baik, tetapi ia adalah alternatif yang tidak begitu buruk,” (Alain Badiou, 2005: 20). Pilihan politik yang seolah absah secara moral itu pun tak mampu mengubah apa-apa, selain hanya ilusi bahwa ia telah mencegah penjahat berkuasa. Padahal, kenyataannya, orang yang terpilih pun adalah penjahat juga—walaupun mungkin (entah dengan kriteria macam apa) dianggap memiliki kadar kejahatan yang lebih rendah.

    Oleh karenanya, saya tidak tertarik untuk memproblematisasi kritik etis tersebut lebih lanjut; karena tanpa ada problematisasi apa pun, ia sendiri sebenarnya sudah sangat problematis. Dalam tulisan ini saya akan memproblematisasi kritik ontologis terhadap Golput dan kemudian menunjukkan bahwa Golput adalah pilihan politik yang dapat dijustifikasi secara ontologis.

    Golput itu Idealis dan Penolaknya adalah Realis?

    Para penentang Golput yang tidak semoralis Franz Magnis-Suseno menyebut pilihan untuk tidak memilih itu sebagai tindakan politik yang tidak realis. Dengan kata lain, menurut mereka, Golput itu ‘idealis’, bahkan juga ‘utopis’, karena didasarkan pada ideal politik ‘yang-seharusnya’ bukan pada realitas politik ‘yang-sebagaimana-adanya’. Setidaknya ada dua pertanyaan terhadap kritik tersebut: 1) realisme macam apa yang diandaikan oleh para penentang Golput itu?; dan 2) benarkah Golput itu idealis dan tidak realis dan materialis?

    Realisme yang diandaikan oleh para penentang Golput itu adalah sejenis realisme yang terjebak dalam kerangkeng imanensi. Sebuah pilihan politik itu realis, jika dan hanya jika ia didasarkan pada kategori-kategori yang imanen di dalam realitas politik yang sudah ada. Itulah yang oleh Martin Suryajaya dalam esai pamfletnya yang anti-Golput disebut sebagai “realisme politik”: kita harus selalu menerima realitas politik yang sudah ada, betapa pun bobroknya ia, tanpa perlu sedikit pun untuk mempertanyakan apalagi menggugat “mana yang boleh dan tak boleh dilakukan”. Akibatnya, sebagaimana sudah bisa ditebak, pilihan politik ‘realis’ dalam kerangka itu menjadi sikap politik yang pro status-quo, yang lebih merupakan afirmasi-naif terhadap tatanan politik riil yang sudah ada (dalam konteks ini: politik elektoral yang oligarkis) daripada sebuah sikap kritis terhadapnya.

    Realisme politik semacam itu dari mana lagi asalnya kalau bukan dari tradisi Machiavellian. “[…] Bagi saya lebih pantas untuk mencari kebenaran efektif daripada kebenaran imajinatif. Banyak penulis membayangkan republik dan kerajaan yang belum pernah terlihat atau terwujud dalam realitas. […] Orang yang ingin terus-menerus bertindak baik akan hancur di tengah-tengah orang yang tidak baik. Oleh karena itu, seorang pangeran yang ingin tetap berkuasa harus belajar bagaimana menjadi tidak baik, dan menggunakan pengetahuan itu atau tidak sesuai dengan kebutuhannya,” demikian tulis  Niccolò Machiavelli (2005: 53) di Bab XV The Prince.

    Apa yang paling problematis dari realisme politik Machiavellian itu bukan karena ia menjauhkan politik dari moral, melainkan karena ia menutup segala bentuk determinasi transendental (yaitu, aspirasi politik di luar yang telah imanen di dalam realitas dan sistem politik yang sudah ada). Penolakan terhadap determinasi transendental ini tidak hanya berarti penolakan terhadap moral-utopis, melainkan juga penolakan terhadap politik alternatif yang berada di luar dan independen dari sistem politik yang telah ada yang sudah kadung hegemonik. Realisme politik Machiavellian, karenanya, sebenarnya punya latensi antirealis secara ontologis—ia tidak mengakui sistem politik yang independen dari sistem politik yang sudah hegemonik dalam kesadaran subjek politik.

    Oleh karena sikap dan pilihan politik dalam skema realisme Machiavellian harus selalu imanen terhadap realitas politik, maka tak ada banyak pilihan tersedia yang bisa kita pilih dan imajinasi kita pun tentang kehidupan politik menjadi kian sempit. Ini menjebak kita dalam kerangkeng imanensi yang tak memungkinkan kita bergerak melampaui struktur politik yang telah ada dan diandaikan selalu sudah demikian adanya. Realisme politik Machiavellian, dengan demikian, harus dilampaui dengan alternatif realisme politik lain yang memberi ruang bagi transendensi.

    Selain realisme yang diandaikan penentang Golput itu problematis, klaimnya bahwa Golput itu idealis juga tidak tepat. Idealisme politik punya kecenderungan untuk mengabaikan fakta dan realitas politik serta mengimpikan terwujudnya sebuah dunia yang independen dari fakta politik yang sedang terjadi. Ia biasanya termanifestasi dalam bentuk utopia atau eskatologi (Roshwald, 1971: 102-103).

    Golput bukanlah filsafat politik dengan cita-cita ideal dan norma moral tertentu yang sudah ditetapkan sejak awal seperti yang ditentang oleh Badiou. Golput justru merupakan sebuah respons aktual terhadap realitas politik yang telah dan sedang terjadi. Ia muncul dari kompleksitas realitas politik itu sendiri. Dalam arti bahwa ia muncul karena mempertimbangkan situasi aktual dari realitas politik, maka tidak tepat jika Golput disebut sebagai bagian dari idealisme politik. Ia adalah ekses dari ketidakmungkinan realisme politik untuk melampaui penormalan realitas politik.

    Pertanyaan berikutnya: Bagaimana Golput itu muncul? Apa yang memungkinkannya? Setelah Golput muncul, lalu apa?

    Golput dan Materialisme Nonreduktif

    Golput adalah sebuah kesadaran politik. Oleh karena itu, untuk menjelaskan bagaimana ia muncul dan dimungkinkan secara ontologis, saya akan menggunakan kerangka teoretik salah satu varian dari materialisme dalam Filsafat Pikiran (Philosophy of Mind). Materialisme secara umum adalah doktrin bahwa segala hal yang ada di dunia ini adalah potongan-potongan materi atau sekumpulan dari potongan-potongan materi.[1] Menurutnya, tidak ada benda yang bukan benda material (Kim, 2011: 11).

    Namun, karena entitas mental seperti kesadaran semakin takterhindarkan, maka muncul varian baru dari materialisme, yaitu materialisme nonreduktif. Ia adalah varian materialisme yang berpandangan bahwa materi memiliki sifat mental yang, meskipun keberadaannya bergantung kepada materi, secara ontologis berbeda dari sifat-sifat material (Heil, 2013: 183). Materialisme nonreduktif ini memiliki banyak varian. Salah satunya adalah emergentism.

    Secara lebih spesifik, emergentism inilah yang dapat menjelaskan kemunculan Golput secara ontologis dan kekuatannya secara politis. Emergentism setidaknya memilik tiga tesis utama. Secara ontologis, sebagaimana materialisme secara umum, emergentism mengklaim bahwa realitas fundamental adalah materi (tesis 1: ontological doctrin). Namun, ketika partikel-partikel material itu menjadi struktur realitas yang kompleks, maka akan muncul satu sifat mental yang sepenuhnya baru bagi realitas material (tesis 2: emergent properties). Oleh karena kebaruannya, sifat mental yang muncul itu tidak bisa direduksi pada, dan diprediksi dari, realitas material yang memunculkannya (tesis 3: the irreducibility of the emergents) (Kim, 1998: 227-228).

    Perlu dibedakan antara sifat yang muncul karena kompleksitas realitas (emergent properties) dengan sifat yang dihasilkan karena penjumlahan entitas material (resultant properties). Berat sebuah meja, misalnya. Itu bukan emergent property karena merupakan hasil penjumlahan aritmetik dari bagian-bagiannya, sehingga ia bisa direduksi pada, dan diprediksi dari, berat tiap-tiap bagiannya. Berbeda dari berat sebuah meja, kualitas transparan pada air itu bukan merupakan hasil penjumlahan sifat-sifat yang ada pada oksigen dan hidrogen. Karenanya, kita tidak bisa memprediksi adanya sifat transparan pada air hanya dengan mengamati oksigen dan hidrogen sebelum keduanya itu membentuk struktur kimiawi yang kompleks berupa H2O. Demikian juga Golput; ia adalah sebuah emergent property.

    Golput sebagai sikap politik tidak bertentangan dengan materialisme, baik secara ontologis maupun politis. Ia tetap mengakui bahwa realitas politik yang konkret adalah dasar dari setiap pengambilan sikap dan keputusan politik (tesis 1). Dengan kata lain, keputusan politik apa pun harus didasarkan pada pembacaan empiris terhadap realitas politik. Berdasarkan pembacaan empiris terhadap realitas politik, dan kemudian ditemukan bahwa realitas politik sudah mencapai tingkatan yang kompleks (mis. oligarkis, koruptif, dan eksploitatif), maka muncullah kesadaran untuk Golput (tesis 2). Artinya, kesadaran politik untuk Golput itu tidak muncul dari langit, tetapi muncul karena kompleksitas realitas politik.

    Sebagai sebuah emergent property, kesadaran untuk Golput itu tidak bisa direduksi pada, dan diprediksi dari, struktur realitas politik yang memunculkannya (tesis 3). Kita tidak bisa mempostulatkan kesadaran untuk Golput hanya dengan pembacaan deduktif terhadap realitas politik. Kesadaran untuk Golput baru bisa kita peroleh setelah adanya pengamatan empiris terhadap realitas politik dalam tingkatannya yang kompleks. Karenanya, ia tidak bisa disebut sebagai pilihan sikap seorang bijak-pertapa yang mengutuk dunia sembari mengimpikan surga.

    Secara politis, Golput juga tidak bisa direduksi pada struktur realitas politik yang memunculkannnya. Hal ini mengandaikan bahwa sebagai sebuah emergent property Golput memiliki kekuatan politik yang tidak dapat direduksi begitu saja ke dalam struktur dan sistem politik yang sudah ada. Ia adalah sebuah kebaruan. Oleh karenanya, Golput sebagai sebuah emergent property memiliki apa yang disebut ‘causal efficacy’ (kekuatan kausal). Kekuatan kausalnya tidak hanya bisa memengaruhi kesadaran politik yang ada di level yang sama, tetapi juga struktur politik yang mendasarinya (struktur politik yang oligarkis, koruptif, dan eksploitatif, misalnya).

    Itulah yang disebut sebagai ‘downward causation’ (penyebaban menurun) yang menjadi komitmen utama emergentism (Kim, 1998: 229). Artinya, Golput bukan hanya sekadar kesadaran politik untuk menolak struktur politik yang oligarkis, koruptif, dan eksploitatif, tetapi ia juga punya kekuatan politik untuk mengubahnya. Dengan demikian, adalah keliru jika menganggap bahwa perubahan yang dimungkinkan oleh Golput hanyalah perubahan di dalam pikiran (di level mental), bukan perubahan riil di dalam realitas politik yang konkret (di level material).

    Namun, perlu dicatat bahwa penyebaban menurun yang dimiliki oleh Golput itu bukan sebuah aktualitas; ia hanyalah sebuah potensialitas yang perlu diaktualisasikan dengan satu dan lain cara. Semisal, gerakan Golput yang dilakukan oleh kekuatan politik Kiri yang sudah mulai menginisiasi politik alternatif untuk mengintervensi struktur politik yang sudah ada dan hegemonik. Upaya untuk membentuk politik alternatif itu adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan penyebaban menurun yang dimiliki oleh Golput. Dengan cara itu, Golput memiliki kekuatan politik yang riil yang dapat mengubah seluruh tatanan politik yang sudah ada.

    Jadi hanya moralis tolol yang menganggap memilih ‘the lesser evil’ itu bisa dipertanggungjawabkan secara etis dan epistemologis. Pilihan itu sangat problematis. Dalam kondisi politik yang hanya menyediakan pilihan ‘the evil’, satu-satunya pilihan realis dan sekaligus materialis yang dapat dijustifikasi secara ontologis adalah Golput!

     

    Daftar Pustaka

    Badiou, Alain, 2005, Metapolitics, terjemahan Jason Barker, London: Verso.

    Heil, John, 2013, Philosophy of Mind: A Contemporary Introduction Edisi ke-3, New York: Routledge.

    Kim, Jaegwon, 1998, Philosophy of Mind Edisi pertama, Colorado: Westview Press.

    Kim, Jaegwon, 2011, Philosophy of Mind Edisi ke-3, Colorado: Westview Press.

    Machiavelli, Niccolò, 2005, The Prince, terjemahan Peter Bondanella, Oxford: Oxford University Press.

    Roshwald, Mordecai, “Realism and Idealism in Politics”, Social Science Vol. 46, No. 2 (April 1971), hlm. 100-107.

    [1] Versi kontemporer dari materialisme adalah fisikalisme. Dalam tulisan ini, secara ontologis, keduanya diposisikan secara sama.

    Related articles

    Leave a reply

    Please enter your comment!
    Please enter your name here