Manusia modern kerapkali memamerkan kemajuan ilmiahnya dengan kebanggaan yang tak jauh berbeda dari cara bangsawan abad pertengahan memamerkan silsilah darah birunya. Di balik jargon objektivitas dan klaim universalitas, ada keangkuhan yang tampak demikian: keyakinan bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya kunci untuk menyingkap realitas, dan bahwa setiap bentuk pengetahuan lain—mitos, filsafat, seni, bahkan kebijaksanaan rakyat—hanya pantas dipajang sebagai artefak di museum takhayul. Pandangan ini, walau tampak rasional di permukaan, justru mencerminkan kegagalan paling mendasar dalam memahami hakikat ilmu itu sendiri. Feyerabend (2020) dengan gamblang menolak klaim tunggal metode ilmiah sebagai jalan menuju kebenaran.
Ilmu pengetahuan tak lahir dari kevakuman kosmik. Ia bukan wahyu suci yang turun dari langit tanpa noda nilai, melainkan organisme yang tumbuh dalam medium sejarah. Seperti tanaman, akarnya mencengkeram tanah budaya; batangnya disokong oleh kepentingan ekonomi; dan cabang-cabangnya sering dipangkas atau diarahkan oleh tangan kekuasaan. Dengan kata lain, ilmu tak pernah netral: ia senantiasa bersandar pada ruang dan waktu yang melahirkannya. Kuhn (1997) telah menunjukkan bagaimana paradigma ilmiah lahir, runtuh, dan digantikan bukan semata karena akumulasi data, melainkan karena krisis sosial-intelektual dalam komunitas ilmiah. Hal ini, sebagaimana ditegaskan Rangga Kala Mahaswa dalam video Chronicles #21 bertajuk “Ketimpangan: Di Sini Peran Kritik Ilmu,” mengingatkan kita bahwa sains, alih-alih menjadi pengamat murni dunia, adalah bagian dari drama yang coba ia tafsirkan.
Kekeliruan umum yang sering luput disadari adalah anggapan bahwa sebuah kebenaran yang diproduksi di laboratorium Zurich akan, tanpa modifikasi, berlaku sama persis di ladang-ladang Sumatera. Kebenaran ilmiah memang berpretensi universal, tetapi pengalaman manusia selalu partikular. Seperti ditulis Geertz (1983) bahwa pengetahuan senantiasa berakar pada jaringan simbol, makna, dan praktik sosial yang khas. Setiap masyarakat memiliki horizon pengalamannya sendiri—kerangka makna, bahasa simbolik, serta relasi ekologis yang membentuk cara mereka memahami dunia. Maka, sains yang benar-benar berhasrat menjadi alat pemahaman universal harus terlebih dahulu belajar untuk merendahkan diri: bukan hanya menerjemahkan konsepnya ke dalam bahasa setempat, melainkan juga membiarkan dirinya dikoreksi oleh “local wisdom” yang kerap dipandang primitif.
Namun, dalam peradaban yang memuja pertumbuhan data dan akumulasi teknologi, kritik terhadap ilmu kerap disalahartikan sebagai serangan terhadap rasionalitas itu sendiri. Padahal, kritik adalah bentuk kasih sayang intelektual. Ia adalah keintiman yang lahir dari kesadaran bahwa sesuatu yang kita cintai hanya dapat tetap hidup bila terus diuji dan dipertanyakan. Popper (2005) menekankan bahwa falsifikasi—kemampuan untuk dikritik dan ditolak—adalah syarat utama agar pengetahuan tetap ilmiah. Ilmu yang menolak kritik justru telah meninggalkan prinsip rasionalitasnya; ia berubah menjadi dogma, dan dogma yang mengenakan jas laboratorium jauh lebih berbahaya daripada takhayul yang ia ejek. Sebab takhayul hanya menguasai pikiran, sementara dogma ilmiah yang dilegitimasi oleh gelar akademik dan institusi global memiliki kemampuan untuk mengatur kebijakan, memengaruhi ekonomi, dan pada akhirnya, mendikte arah peradaban.
Dari Positivisme ke Penalaran Metadisipliner
Mahaswa mengkritik kuat dominasi positivisme dalam dunia akademik. Positivisme, pada awal kelahirannya, memang tampil sebagai pahlawan intelektual yang membebaskan ilmu dari belenggu mistifikasi. Ia membawa janji rasionalitas yang sistematis: bahwa dunia dapat dipahami melalui observasi ketat, eksperimen berulang, dan hukum-hukum yang dapat diprediksi. Namun, seperti banyak ide besar dalam sejarah, kemenangan awalnya justru menjadi bibit keangkuhannya. Ketika positivisme berkembang menjadi doktrin yang menutup diri terhadap segala bentuk pengetahuan yang tak dapat diubah menjadi angka, ia jatuh pada ironi yang sama dengan musuh yang dulu dilawannya. Ia menjadi gereja baru: bukan lagi bersandar pada tafsir Injil, melainkan pada tabel statistik dan rumus matematis sebagai kitab sucinya.
Dalam bentuk paling ekstrem, positivisme memperlakukan realitas seolah-olah hanya yang dapat diukur yang benar-benar ada, sementara yang tak dapat dikuantifikasi dipinggirkan ke ranah subjektif yang dianggap taklayak dijadikan bahan perdebatan ilmiah (Khanna, 2019; Smith, 1996). Tetapi justru di situlah letak paradoksnya: kebahagiaan, rasa sakit, cinta, dan bahkan keadilan—hal-hal yang paling menentukan pengalaman manusia—mengalami reduksi brutal. Ia mencoba mengurung kompleksitas kehidupan dalam angka-angka, seolah-olah penderitaan dapat diringkas dalam koefisien, atau keadilan dapat dipastikan melalui regresi linear.
Lebih jauh, positivisme yang terlalu percaya diri mengabaikan fakta bahwa kategori-kategori pengukuran itu sendiri lahir dari keputusan budaya dan politik. Ukuran apa yang dianggap penting? Siapa yang menentukan parameter untuk mengukur “kualitas hidup” atau “kemajuan”? Dengan menutupi pertanyaan-pertanyaan ini di balik klaim objektivitas, positivisme justru berperan sebagai mekanisme kekuasaan halus: ia mengatur bukan hanya cara kita mengetahui dunia, tetapi juga cara kita membayangkan dunia yang mungkin.
Mahaswa, dengan penuh kehati-hatian, pernah mengusulkan sesuatu yang ia sebut sebagai pendekatan “metadisipliner” dalam tulisannya “Dari Kritik Positivisme menuju Penalaran Metadisipliner.” Istilah ini sesungguhnya berangkat dari kebutuhan yang sangat mendasar: membebaskan pikiran dari tirani satu paradigma (Mahaswa, 2016). Metadisipliner bukan sekadar “menggabungkan disiplin,” melainkan upaya untuk menyeberangi batas-batas epistemologis yang sering kita perlakukan sebagai tembok sakral. Ia menuntut keberanian untuk mengakui bahwa takada satu pun cara pandang yang cukup untuk menafsirkan kerumitan dunia, dan bahwa setiap cara pandang hanya menjadi berarti ketika ia bersedia berdialog dengan yang lain.
Namun, ide ini tentu mengusik kenyamanan mereka yang telah lama tinggal di menara ilmu masing-masing. Menara itu, dibangun dari bata-bata metodologi dan disemen oleh keyakinan akademik. Ia memberi ilusi bahwa jendela dunia hanya dapat dibuka dari satu arah. Dalam ruang sempit yang terasa aman itu, segala sesuatu yang berbeda tampak mengancam. Maka tak heran jika gagasan bahwa seorang dukun, dengan praktiknya yang dianggap “mistis,” mungkin memahami aspek kesembuhan yang tak dapat dijangkau oleh seorang dokter, terdengar bukan hanya absurd, tetapi juga menghina.
Akan tetapi, penghinaan itu lebih sering merupakan cermin dari keangkuhan kita sendiri ketimbang bukti atas ketidaksahihan pengetahuan lain. Ketergesaan untuk menertawakan apa yang tak kita pahami sering kali lahir dari ketakutan paling purba: bahwa dunia ini tak hanya lebih rumit daripada yang diajarkan oleh buku teks, tetapi juga mungkin menolak untuk sepenuhnya dipahami. Dalam ketakutan itu, kita memilih mereduksi realitas agar terasa jinak—mengukur, mengkategorikan, menamai—seakan-akan penamaan sama dengan penguasaan.
Di sinilah relevansi metadisipliner menjadi nyata. Ia bukan sekadar eksperimen intelektual, melainkan sebuah etika kerendahan hati: pengakuan bahwa pengetahuan, apa pun bentuknya, selalu lahir dari hubungan antara manusia dan dunianya. Maka, dukun dan dokter, filsuf dan insinyur, petani dan ekonom, takberada dalam hierarki kebenaran linear, melainkan dalam jejaring perspektif yang saling mengoreksi dan melengkapi. Dalam jejaring inilah, kritik terhadap positivisme menemukan muaranya: bukan untuk meruntuhkan sains, tetapi untuk membebaskannya dari kesombongan yang mengurungnya.
Teknologi: Cermin Retak yang Membentuk Manusia
Teknologi, yang sering kita rayakan sebagai puncak evolusi akal budi, ternyata jauh dari sekadar alat netral yang tunduk pada niat penggunanya. Don Ihde, melalui gagasan yang ia sebut phenomenology of instrumentation, mengingatkan bahwa teknologi bukan hanya memperluas jangkauan indera kita, melainkan juga secara diam-diam mengatur apa yang mungkin kita lihat, pikirkan, dan rasakan (Ihde, 1979). Mahaswa mengembangkan gagasan ini lebih jauh: kamera tak hanya menangkap realitas, melainkan memutuskan—atau memaksa kita untuk memutuskan—realitas mana yang pantas diabadikan (Mahaswa, 2018). Begitu pula, ponsel tak sekadar menjembatani komunikasi antarmanusia; ia mendesain ulang cara kita memahami jarak, mendefinisikan kembali arti kehadiran, dan bahkan mengajarkan kita pola-pola baru dalam merasakan kesepian.
Ironi dari peradaban modern adalah bahwa alat yang diciptakan untuk memperluas kemampuan manusia sering kali justru mempersempitnya. Kita merancang algoritma untuk mengenali pola, lalu dengan cepat mempercayainya lebih dari insting kita sendiri, seakan-akan statistik dapat menggantikan intuisi. Kita menulis kode agar mesin mampu berpikir, lalu, dalam kebingungan yang kita sebut kemajuan, meyakini bahwa berpikir seperti mesin adalah tanda kecerdasan tertinggi. Kritik terhadap teknologi, dalam konteks ini, bukanlah nostalgia romantik terhadap masa pra-industri, melainkan sebuah pengingat agar kita tak kehilangan kapasitas paling mendasar: kemampuan untuk tetap menjadi manusia di tengah arsitektur otomatisasi.
Marcuse dan Rasionalitas Teknologis
Namun, sebagaimana Mahaswa tunjukkan dengan menggemakan pemikiran Herbert Marcuse, teknologi tak hanya membentuk persepsi kita; ia juga mengatur struktur kekuasaan (Mahaswa, 2016). Marcuse, yang pesimismenya sering dianggap berlebihan oleh para pengusaha startup yang mabuk optimisme, telah lama memperingatkan bahwa rasionalitas teknologis dapat menyaru sebagai pembebasan, padahal diam-diam bekerja sebagai mekanisme penindasan. Ketika efisiensi dijadikan kriteria tunggal untuk menilai segala sesuatu, maka apa pun yang tak dapat disusun secara kalkulatif—kasih sayang, seni, kontemplasi—secara perlahan digeser ke pinggiran kehidupan, diperlakukan sebagai residu tak berguna.
Tragedi ini bukanlah tragedi emosional yang lahir dari kebodohan, melainkan tragedi yang dilakukan atas nama logika. Di bawah panji rasionalitas teknologis, kita melihat bagaimana dunia menjadi semacam mesin moral: segala sesuatu yang lambat dipandang salah, segala sesuatu yang tak produktif dianggap cacat, dan segala sesuatu yang tak dapat diukur dianggap tak nyata. Di titik ini, teknologi bukan lagi sekadar cermin bagi ambisi manusia, melainkan arsitek bagi jenis manusia baru yang, dengan penuh percaya diri, mengabdi kepada mesin yang ia ciptakan sendiri.
Kritik sebagai Upaya Membebaskan
Tulisan ini tak hendak memusuhi ilmu pengetahuan. Justru sebaliknya, ia ingin merayakannya dalam bentuk yang lebih matang dan reflektif. Kritik ilmu bukan anti-ilmu, melainkan bentuk tertinggi dari cinta terhadap ilmu. Seperti dalam cinta yang sejati, kritik hadir bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyembuhkan, menyeimbangkan, dan memerdekakan.
Dalam video berdurasi 1 jam 46 menit itu, Mahaswa mengajak kita menyadari bahwa universitas bukan sekadar pabrik gelar, dan akademisi bukan sekadar pekerja intelektual. Mereka adalah penjaga semangat kritik, pewaris keberanian untuk bertanya—bahkan pada hal yang dianggap “sudah pasti”. Selama ini, universitas sering dipuja sebagai kuil kebebasan intelektual. Dalam praktiknya justru kerap menjelma menjadi pabrik dogma ilmiah baru. Institusi pendidikan sering kali mereproduksi kekuasaan simbolik alih-alih membebaskan (Bourdieu, 1984). Di ruang-ruang kuliah, mahasiswa tak lagi dilatih untuk meragukan, melainkan untuk menghafal; sementara dosen, yang seharusnya menjadi katalis bagi percikan pemikiran kritis, tereduksi menjadi distributor pengetahuan yang sudah disterilkan oleh standar kurikulum dan akreditasi.
Di balik sistem yang tampak rapi ini bersembunyi ketakutan purba terhadap kekacauan, seolah-olah keraguan adalah virus yang harus diisolasi. Padahal sejarah intelektual selalu menunjukkan: justru dari kekacauanlah ide-ide besar lahir. Ilmu maju bukan karena kepatuhan terhadap metode yang kaku, melainkan melalui “anarki metodologis” yang membuka ruang bagi keberanian mencoba hal yang tak terduga (Feyerabend, 2020).
Ilmu yang menolak dipertanyakan adalah ilmu yang taklayak dipercaya. Sebab setiap disiplin yang benar-benar kokoh akan menyambut kritik sebagai uji ketangguhannya, bukan menganggapnya sebagai ancaman. Jika suatu bidang pengetahuan merasa terancam oleh pertanyaan dari luar, barangkali itu karena fondasinya lebih rapuh dari yang diakui. Kritik dalam ilmu bukanlah pengkhianatan, ia cermin yang menyingkap ilusi. Ia sebuah proses penjernihan yang memelihara integritas dari sesuatu yang dikritik. Karl Popper sejak lama mengingatkan bahwa falsifikasi adalah inti dari sains—suatu teori yang tak dapat diuji dan dipatahkan bukanlah teori ilmiah, melainkan dogma (Popper, 1959).
Namun, dunia akademik hari ini semakin tunduk pada logika pasar. Publikasi diperlakukan sebagai mata uang, indeks sebagai lambang kebanggaan, dan riset berubah menjadi instrumen untuk mengejar dana, bukan untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang manusia dan dunianya. Lyotard (1984) menggambarkan fenomena ini sebagai “komodifikasi pengetahuan,” di mana universitas terjebak dalam logika performativitas—pengetahuan yang dihargai hanyalah yang menguntungkan secara ekonomi. Dalam atmosfer yang dipenuhi aroma kompetisi ini, ilmu berisiko kehilangan jiwanya—berubah menjadi aktivitas administratif yang diukur oleh metrik, bukan oleh makna.
Mahaswa dengan tegas mengingatkan bahwa hanya melalui kritiklah ilmu dapat menghindari transformasi tersebut; bahwa kritik adalah napas yang membuatnya tetap hidup. Habermas (2015) menekankan bahwa ilmu pengetahuan sejatinya berakar pada kepentingan emansipatoris manusia, bukan semata-mata teknokratis.
Sesekali, meski jarang, kita menemukan figur seperti Mahaswa yang berani mengajukan pertanyaan paling mendasar: “Untuk siapa ilmu itu kita kerjakan?” Pertanyaan ini, bila dijawab dengan jujur, sering kali menelanjangi kenyataan pahit. Jika jawabannya semata-mata untuk angka-angka, gelar, dan pengakuan simbolik, maka ilmu telah mengkhianati tugas kemanusiaannya. Di titik pendidikan (dan ilmu) harus berpihak pada pembebasan manusia, bukan melanggengkan ketidakadilan (Freire, 1970).
Kita tak perlu takut pada kritik. Hal yang benar-benar patut ditakuti adalah ilmu yang tak dapat dikritik—sebab di titik itulah akhir dari pemikiran dimulai. Ketika ilmu berhenti untuk dipertanyakan, ia berhenti menjadi pencarian kebenaran dan berubah menjadi alat kekuasaan. Menurut Foucault (2012), pengetahuan yang dilepaskan dari kritik selalu rawan berubah menjadi rezim kebenaran—alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol.
Di dunia seperti itu, solusi bukanlah lebih banyak teknologi atau lebih banyak data, melainkan lebih banyak keberanian untuk berpikir; keberanian untuk meragukan, bahkan ketika keraguan itu mengganggu kenyamanan kita sendiri.(*)
Referensi
Bourdieu, P. (1988). Homo academicus. Stanford University Press.
Feyerabend, P. (2020). Against method: Outline of an anarchistic theory of knowledge. Verso Books.
Foucault, M. (2012). Discipline and punish: The birth of the prison. Vintage.
Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. Continuum. New York.
Geertz, C. (1983). Local knowledge: fact and law in comparative perspective. Local knowledge.
Habermas, J. (2015). Knowledge and human interests. John Wiley & Sons.
Ihde, D. (1979). A Phenomenology of Instrumentation: Perception Transformed. In Technics and Praxis (pp. 16-27). Dordrecht: Springer Netherlands.
Khanna, P. (2019). Positivism and realism. In Handbook of research methods in health social sciences (pp. 151-168). Springer, Singapore.
Kuhn, T. S. (1997). The structure of scientific revolutions (Vol. 962). Chicago: University of Chicago press.
Lyotard, J. F. (1984). The postmodern condition: A report on knowledge (Vol. 10). U of Minnesota Press.
Mahaswa, R. K. (2016). Dari Kritik Positivisme Menuju Penalaran Metadisipliner.
Mahaswa, R. K. (2016). Rasionalitas Teknologis Herbert Marcuse.
Mahaswa, R. K. (2018). Realisme Instrumental Don Ihde.
Popper, K. (2005). The logic of scientific discovery. Routledge.
Smith, S. (1996). Positivism and beyond. International theory: Positivism and beyond, 11-44.
