Bayangkan sepasang suami istri datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kehamilan pertama mereka. Mereka memang sudah lama menantikan kehamilan itu. Namun, pemeriksaan ultrasonografi (USG) mengungkapkan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan: janin yang dikandung adalah kembar siam (conjoined twins).[1] Meskipun pemisahan kedua janin itu secara teknis masih dapat dipertimbangkan, risiko operasi dan peluang keberhasilannya belum dapat dipastikan. Tim medis menjelaskan bahwa kehamilan masih mungkin dilanjutkan, meskipun soal bagaimana kondisi dan nasib kedua janin itu ke depan tidak dapat dipastikan. Di sisi lain, kondisi kesehatan ibu relatif stabil dan belum ditemukan keadaan darurat maternal yang mengharuskan kehamilan segera diakhiri (terminasi).

Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, pasangan suami istri itu menyampaikan keinginan untuk mengakhiri kehamilan. Mereka membayangkan kemungkinan kedua anaknya mengalami penderitaan fisik, keterbatasan fungsi tubuh, perawatan medis berulang, dan ketergantungan jangka panjang terhadap orang lain. Mereka juga mengkhawatirkan kehidupan sosial yang mungkin harus dihadapi kedua anak tersebut, seperti stigma, diskriminasi, pandangan merendahkan, atau bahkan pengucilan karena perbedaan bentuk tubuh. Mereka berpikir bahwa mengakhiri kehamilan mungkin lebih baik karena dapat menghindarkan calon anak-anaknya dari kehidupan yang penuh penderitaan.

Kasus hipotetis semacam ini—yang juga sangat mungkin terjadi di dunia nyata—menimbulkan pertanyaan: apakah kemungkinan penderitaan yang belum tentu terjadi dapat menjadi alasan moral yang cukup kuat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengakhiri kehidupan sebelum kelahiran? Saya akui pertanyaan itu tidak memiliki jawaban yang sederhana. Di satu sisi, keputusan orangtua mungkin bertolak dari rasa kasih sayang, kekhawatiran, dan keinginan untuk mencegah penderitaan. Namun, di sisi lain, keputusan yang didasarkan pada perkiraan mengenai kehidupan yang dianggap tidak layak dijalani bisa jadi menyimpan asumsi problematis tentang disabilitas, martabat manusia, dan nilai kehidupan. Dan di antara kedua sisi itulah, saya merasa persoalan bioetika muncul, yakni tentang bagaimana seseorang menimbang kehidupan ketika masa depannya belum dapat diketahui secara utuh.

Membaca Sebuah Dilema

Ketika suatu persoalan medis menghadirkan pilihan yang sama-sama mengandung konsekuensi serius, tenaga kesehatan dan keluarga tentu membutuhkan cara untuk menimbangnya secara terstruktur. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah four-box method yang dipopulerkan oleh Jonsen, Siegler, dan Winslade (2015). Pendekatan ini menganalisis persoalan ke dalam empat ranah pertimbangan utama, yakni berdasarkan indikasi medis (medical indications), preferensi pasien (patient preferences), kualitas hidup (quality of life), serta faktor kontekstual (contextual features). Cara kerjanya bisa dipahami melalui pengajuan empat pertanyaan sederhana. Pertama, apa yang diketahui dari kondisi medis mengenai keadaan pasien, risiko, prognosis, dan pilihan penanganannya? Kedua, siapa yang berhak mengambil keputusan, dan bagaimana preferensi seseorang harus dihormati? Ketiga, bagaimana kualitas hidup yang mungkin dialami oleh pihak-pihak terdampak oleh keputusan tersebut? Keempat, bagaimana keluarga, masyarakat, keadaan ekonomi, budaya, agama, institusi pelayanan kesehatan, dan bahkan hukum membentuk pilihan yang tersedia?

Keempat pertanyaan tersebut inilah yang membantu kita melihat bahwa keputusan medis tidak pernah berdiri tunggal di atas fakta biologis. Namun, hal ini tidak memungkiri bahwa fakta medis itu penting, tetapi keputusan mengenai apa yang sebaiknya dilakukan juga melibatkan nilai, kepentingan, hubungan antarmanusia, dan keadaan sosial. Dengan demikian, pendekatan four-box method bukanlah rumus tetap yang mengubah persoalan moral menjadi hitungan matematis; ia tidak memberikan skor yang otomatis menentukan apakah suatu tindakan bernilai benar ataupun salah. Fungsinya lebih mendasar, yakni memastikan bahwa pertimbangan yang relevan tidak diabaikan hanya karena perhatian kita terpusat pada satu aspek tertentu (Sokol, 2008; Toh dkk., 2018).

Pada kasus kehamilan kembar siam, four-box methods ini bisa digunakan untuk melihat persoalan terminasi secara lebih menyeluruh. Setiap ranah mengajukan pertanyaan yang berbeda, tetapi semuanya saling berkelindan. Penilaian medis memengaruhi pemahaman orangtua mengenai masa depan anak-anaknya, dan pemahaman itu lantas membentuk preferensi mereka, dan bagaimana mereka mengalami hidup. Kemudian, perkiraan atas kualitas hidup dapat dipengaruhi oleh dukungan sosial dan fasilitas kesehatan yang tersedia. Sementara konteks hukum, budaya, dan agama bisa menentukan pilihan apa yang secara praktis maupun legal mungkin dilakukan.

Meskipun demikian, penerapan pendekatan ini dalam persoalan kehamilan tentu menghadirkan satu persoalan tersendiri, yakni siapa yang menjadi pusat pertimbangan sebagai pasien dan bagaimana kepentingan janin ditempatkan di dalamnya. ‘Perempuan hamil’, misalnya, merupakan pasien yang secara langsung menerima pelayanan medis dan menanggung konsekuensi fisik dari keputusan yang diambil. Namun, kedua janin juga menghadirkan kepentingan moral yang perlu dipertimbangkan, meskipun status moral dan kedudukan etis kehidupan prenatal sendiri masih menjadi bagian dari perdebatan bioetika. Dengan demikian, pembahasan mengenai otonomi perempuan hamil tidak serta-merta menghapus kepentingan janin itu sendiri, dan pengakuan atas kepentingan janin tidak lantas dengan sendirinya meniadakan otonomi perempuan yang mengandungnya. Ketegangan inilah yang membuat keputusan terminasi tidak bisa disederhanakan menjadi persoalan pilihan individual semata—baik sang ibu maupun sang janin.

Indikasi Medis

Ranah pertama mengarahkan perhatian kita pada kondisi medis. Dalam skenario sebelumnya, letak pertanyaannya tentu bukan semata-mata apakah kedua janin mengalami kelainan anatomis. Melainkan, pertanyaan yang lebih relevan adalah seberapa luas penyatuan organ mereka, bagaimana keadaan masing-masing jantung dan sistem peredaran darah, apa pemberat risiko bagi ibu, seberapa besar kemungkinan kelahiran hidup, dan apa saja pilihan penanganan yang tersedia pascakelahiran. Penilaian medis harus membedakan antara keadaan yang telah terkonfirmasi (diketahui) dan kemungkinan yang belum bisa dipastikan. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dua struktur jantung dapat diidentifikasi, misalnya, maka temuan itu belum dengan sendirinya membuktikan bahwa kedua sistem peredaran darah bekerja sepenuhnya terpisah. Begitu halnya juga dengan adanya penyatuan hati tidak lantas berarti pemisahan mustahil dilakukan. Hal yang menentukan adalah detail anatomi, fungsi organ, susunan pembuluh darah, dan pemberat risiko apabila struktur yang menyatu tersebut dipisahkan. Kesimpulan ini hanya mungkin diberikan setelah penilaian menyeluruh dilakukan secara multidisipliner.

Maka dari itu, faktor kehati-hatian menjadi penting. Istilah medis bisa terdengar jauh lebih pasti daripada kenyataan yang dijelaskan. Pernyataan bahwa pemisahan tersebut berisiko tinggi, misalnya, tidak sama dengan menyatakan bahwa kedua janin itu tidak mungkin bertahan hidup. Berlaku sebaliknya, pernyataan bahwa kehamilan masih dapat diteruskan juga tidak berarti kelahiran hidup ataupun kehidupan jangka panjang terjamin. Setiap pilihan memiliki kemungkinan manfaat dan risiko yang harus dijelaskan secara terbuka.

Sebab itu, Greco dkk. (2021) menegaskan pentingnya dan perlunya konseling tersendiri yang membahas prognosis, kemungkinan pemisahan, pemberat risiko tindakan, serta pilihan penatalaksanaan kehamilan, termasuk terminasi dan perawatan pascakelahiran. Namun, untuk menjelaskan adanya alternatif tentu bukan berarti menganggap semua pilihan alternatif memiliki risiko yang setara ataupun dapat diterima oleh setiap keluarga. Pilihan untuk melanjutkan kehamilan bisa menempatkan ibu dan janin dalam serangkaian pemeriksaan, ketidakpastian, serta kemungkinan intervensi medis. Dengan demikian, penilaian medis tentu perlu menjelaskan konsekuensi masing-masing pilihan tanpa mengarahkan keluarga melalui penggambaran yang menakutkan ataupun membentuk harapan-harapan yang tidak realistis.

Di sinilah prinsip untuk tidak merugikan (non-maleficence) dan bermanfaat secara baik (beneficence) perlu dilihat secara saksama. Mencegah penderitaan merupakan tujuan yang penting, tetapi tentu tidak semua risiko bisa dihilangkan tanpa menimbulkan bentuk kerugian lainnya. Sebaliknya, putusan mempertahankan kehamilan demi memberi kesempatan hidup juga bisa membawa risiko dan penderitaan yang nyata. Karenanya, persoalannya bukan soal memilih antara tindakan yang sepenuhnya baik dan tindakan yang sepenuhnya buruk, melainkan untuk memahami bentuk kerugian dan manfaat yang menyertai masing-masing pilihan yang ada. Sebab itulah, indikasi medis tidak hanya berfungsi untuk menentukan tindakan apa yang mungkin dilakukan, tetapi juga membatasi apa yang secara bertanggung jawab bisa diklaim oleh tenaga kesehatan maupun keluarga. Ketika prognosis masih mengandung ketidakpastian, keputusan tidak seharusnya dibangun di atas asumsi bahwa kemungkinan terburuk pasti akan terjadi. Namun, penting untuk diingat, ketidakpastian juga tidak boleh digunakan untuk menutupi risiko yang memang telah teridentifikasi. Keseimbangan antara keterbukaan dan kehati-hatian inilah yang menjadi landasan bagi pertimbangan berikutnya, yakni bagaimana kehendak pasien ditempatkan ketika pilihan-pilihan medis telah dijelaskan.

Preferensi Pasien

Ranah kedua membahas preferensi pasien, seperti halnya otonomi, ketakutan, dan tanggung jawab—dalam konteks ini, tentu saja berkaitan erat dengan kehendak perempuan yang mengandung. Tidak bisa dipungkiri bahwa proses kehamilan berlangsung di dalam tubuh perempuan, sehingga keputusan mengenai kelanjutannya berhubungan langsung dengan integritas fisik, kesehatan, pengalaman psikologis, maupun kehidupan reproduksinya. Sebab itulah, suara perempuan hamil tidak boleh dipinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Otonomi juga bukan sekadar kebebasan untuk menyampaikan pilihan. Dalam praktik etika klinis, keputusan yang otonom memerlukan pemahaman yang memadai tentang kondisi medis, kemampuan mempertimbangkan informasi dan konsekuensinya, serta kebebasan dari paksaan ataupun manipulasi. Dan pasangan sebagai orangtua perlu memperoleh penjelasan mengenai diagnosis, prognosis, risiko terminasi, alternatif penanganan, serta ketidakpastian yang ada. Mereka juga perlu diberi ruang untuk bertanya, mempertimbangkan, dan mengubah keputusan setelah memperoleh informasi tambahan.

Dalam skenario di atas, keinginan pasangan untuk mengakhiri kehamilan tidak serta-merta menegaskan bahwa mereka tidak menghargai kehidupan. Mereka mungkin percaya bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari tindakan belas kasih. Kekhawatiran terhadap penderitaan, intervensi medis berulang, dan masa depan keluarga bisa menjadi beban psikologis yang berat. Namun, alasan yang lahir dari rasa takut juga perlu diperiksa saksama: apakah ketakutan itu didasarkan pada prognosis medis yang telah dijelaskan secara memadai, apakah mereka membayangkan kemungkinan yang paling buruk sebagai sesuatu yang pasti terjadi, atau apakah terdapat tekanan dari keluarga maupun lingkungan yang membuat mereka merasa tidak memiliki pilihan lain.

Kehadiran suami juga relevan dalam proses pertimbangan keluarga, tetapi ini tidak lantas membuat otonomi perempuan hamil menghilang. Pasangan sangat dimungkinkan untuk berbagi kecemasan dan tanggung jawab mengenai masa depan keluarga, tetapi pengalaman fisik dari kehamilan tetap secara langsung ditanggung oleh perempuan—ini adalah fakta yang tidak mungkin dibantah. Sebab itu, dalam etika klinis, suara dan kepentingan perempuan harus tetap memperoleh perhatian tersendiri. Keberadaan proses diskusi bersama seharusnya bisa memperkaya proses pertimbangan dan bukan menggantikan kehendaknya.

Persoalan ini juga semakin kompleks karena kedua janin belum dapat menyampaikan preferensi mereka sendiri. Tidak ada cara langsung untuk mengetahui bagaimana mereka kelak akan memandang kebertubuhan, kehidupan, hubungan satu sama lain, atau bahkan kemungkinan keterbatasan yang mungkin dihadapi. Orang tua dan tenkes pada akhirnya harus mempertimbangkan—bahkan mewakili—kepentingan mereka melalui perkiraan berdasarkan prognosis dan kemungkinan kehidupan pascakelahiran. Namun, perkiraan atas pertimbangan ini tentu tidak bisa disamakan dengan preferensi aktual kedua individu (janin) yang belum bisa diketahui. Maka di sini, muncul persoalan penting tentang status moral janin yang berkaitan langsung dengan otonomi.

Kualitas Hidup

Apabila ranah indikasi medis membantu kita menjelaskan kemungkinan yang dihadapi, dan ranah preferensi membantu kita mengidentifikasi persoalan kehendak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, maka ranah kualitas hidup ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendalam, yakni kehidupan seperti apa yang mungkin layak untuk dijalani. Dalam skenario ini, orang tua tentu tidak hanya mengkhawatirkan apakah kedua janin dapat bertahan hidup, tetapi juga mempertimbangkan kehidupan seperti apa yang mungkin dijalani apabila dilahirkan. Mereka membayangkan keterbatasan gerak, ketergantungan pada perawatan, kemungkinan operasi berulang, kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari, serta pengalaman sosial yang barangkali tidak selalu ramah terhadap perbedaan tubuh. Kekhawatiran semacam ini tentu tidak boleh dan tidak semestinya dianggap sepele. Keadaan medis yang kompleks bisa membawa rasa sakit, kebutuhan perawatan jangka panjang, dan keterbatasan aktivitas tertentu. Namun, persoalannya justru muncul ketika penilaian mengenai kualitas hidup dilakukan sebelum individu bersangkutan mempunyai kesempatan untuk menjalani dan menilai kehidupannya sendiri. Perlu diingat bahwa tidak setiap keterbatasan fisik berarti penderitaan terus-menerus, tidak setiap ketergantungan berarti kehidupan tanpa makna, dan tidak setiap bentuk kehidupan yang berbeda dianggap sebagai kehidupan yang tidak layak dijalani.

Karenanya, diskusi mengenai kualitas hidup sering kali melibatkan dua cara pandang. Cara pandang pertama menilai kualitas hidup melalui kondisi yang cukup objektif, seperti kesehatan fisik, kemampuan melakukan aktivitas, kemandirian, hubungan sosial, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Cara pandang kedua memberi perhatian lebih besar pada pengalaman subjektif individu, termasuk kepuasan, kebahagiaan, hubungan interpersonal, serta penilaian seseorang terhadap kehidupannya sendiri. Kedua pendekatan ini memiliki keterbatasan apabila digunakan secara terpisah.

Dalam pembahasan mengenai kembar siam, Kallberg (2018) juga mengingatkan kita bahwa kehidupan yang dijalani dalam tubuh yang terhubung tidak selalu bisa dipahami hanya sebagai kehidupan yang kekurangan. Di sini, ia mengajukan kemungkinan adanya nilai relasional yang muncul dari keterhubungan tersebut, yang disebutnya sebagai goods of conjoinment. Keterhubungan tubuh dapat membatasi sebagian pilihan dan gerak, tetapi ia juga bisa menjadi bagian dari cara seseorang menjalani hubungan, membangun kebiasaan, serta mengalami kehidupannya.[2]

Pada saat yang sama, kita juga tidak boleh jatuh pada romantisasi berlebihan. Menganggap kembar siam pasti mampu menjalani kehidupan yang bahagia dan bermakna tentu sama problematisnya dengan menganggap bahwa kehidupan mereka sudah pasti menyedihkan. Keduanya merupakan generalisasi yang mengabaikan faktor-faktor seperti variasi anatomi, kondisi kesehatan, karakter individual, dukungan keluarga, dan lingkungan sosial. Bagi sebagian pasangan, keadaan medis tertentu bisa jadi menimbulkan penderitaan berat. Sementara bagi pasangan lainnya, kehidupan dalam tubuh yang terhubung mungkin tetap memberi ruang bagi hubungan, pendidikan, pekerjaan, dan bahkan pengalaman yang lebih bernilai. Sebab itu, pertanyaan mengenai kualitas hidup perlu dibedakan dari pertanyaan mengenai nilai kehidupan. Menilai bahwa seseorang mungkin membutuhkan perawatan sepanjang hidupnya tidak sama dengan menyatakan bahwa hidupnya kurang bernilai. Mengakui kemungkinan keterbatasan juga tidak lantas merendahkan martabat seseorang yang hidup dengan disabilitas. Sebaliknya, menghormati martabat manusia juga tidak mengharuskan kita menyangkal (denial) realitas rasa sakit, risiko medis, ataupun kebutuhan perawatan yang berat. Kedua hal tersebut perlu diakui tanpa menjadikan salah satunya alasan untuk meniadakan yang lain.

Pembedaan kedua hal tersebut sangatlah penting, khususnya ketika kualitas hidup digunakan sebagai alasan terminasi kehamilan. Apabila penilaian tersebut hanya didasarkan pada anggapan bahwa tubuh yang berbeda, ketergantungan, ataupun disabilitas membuat kehidupan tidak layak dijalani, maka keputusan itu berisiko mengandung preseden tertentu terhadap disabilitas (ableisme). Namun, saya memahami bahwa tidak setiap keputusan yang mempertimbangkan prognosis buruk bisa serta-merta disebut ableistis. Setidaknya perlu kita sepakati, ada perbedaan antara menolak kehidupan seseorang karena ia diperkirakan akan hidup dengan disabilitas dan mempertimbangkan risiko medis konkret yang dapat menyebabkan penderitaan berat ataupun kematian terhadapnya. Pembedaan ini tidak selalu mudah dilakukan, tetapi justru karena itulah diskusi mengenai kualitas hidup harus lebih saksama daripada sekadar menyebut keterbatasan-keterbatasan saja.

Maka dari itu, penilaian mengenai kualitas hidup tentu tidak boleh hanya bertumpu pada proyeksi (bayangan) orang lain terhadap kehidupan yang mungkin dijalani seseorang. Pengalaman hidup seseorang dengan disabilitas, termasuk mereka yang hidup dengan kondisi tubuh yang berbeda, perlu menjadi bagian penting dari percakapan. Setidaknya, perspektif tersebut bisa membantu kita mengenali bahwa sebagian penilaian kita mengenai kehidupan yang dianggap buruk mungkin dibentuk oleh standar sosial yang berlaku tentang kemandirian, produktivitas, dan tubuh yang normal. Kesadaran ini dapat menuntun kita pada ranah berikutnya yang berkaitan dengan faktor kontekstual. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hidup tidak pernah hanya ditentukan oleh keadaan tubuh saja, tetapi juga oleh lingkungan tempat seseorang hidup.

Faktor Kontekstual

Ranah keempat membawa perhatian kita keluar dari pemeriksaan medis dan masuk ke dalam lingkungan sosial tempat keluarga tersebut hidup. Keputusan mengenai kehamilan tidak terjadi di ruang hampa. Keluarga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, dukungan kerabat, keyakinan agama, kebudayaan, akses terhadap layanan kesehatan, serta cara masyarakat memperlakukan orang-orang dengan perbedaan fisik. Kekhawatiran pasangan mengenai stigma dan diskriminasi memperlihatkan bahwa kehidupan pascakelahiran tidak hanya ditentukan oleh kondisi biologis kedua anak. Mereka mungkin harus berhadapan dengan rasa ingin tahu berlebih—pertanyaan-pertanyaan mengapa berbeda—atau mungkin pandangan merendahkan, eksploitasi, perlakuan yang tidak setara, dan bahkan hambatan dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan. Dalam masyarakat yang belum memiliki pemahaman dan fasilitas yang memadai terhadap disabilitas (berbeda), tantangan tersebut bisa menjadi persoalan nyata bagi keluarga. Sebab itulah, masyarakat bisa ikut membentuk penderitaan.

Menariknya, ini membuat kita bertanya-tanya apakah diskriminasi merupakan konsekuensi alamiah (natural) dari kondisi tubuh kedua anak yang berbeda, ataukah justru akibat kegagalan masyarakat dalam menyediakan lingkungan yang inklusif. Apabila seseorang mengalami pengucilan karena bentuk tubuhnya, maka sumber persoalannya tidak hanya terletak pada kondisi fisik orang tersebut, tetapi juga pada sikap dan struktur sosial yang membuat perbedaan menjadi alasan untuk menyingkirkan seseorang. Dan perbedaan ini berhasil mengubah arah pertanyaan moral kita. Apabila orang tua mengkhawatirkan anak-anak mereka akan mengalami diskriminasi, maka bukankah masyarakat seharusnya tidak buru-buru memperlakukan diskriminasi sebagai nasib yang tidak dapat dihindari? Keberadaan institusi pendidikan, fasilitas publik, layanan kesehatan, kebijakan perlindungan disabilitas, dan lingkungan keluarga memikul tanggung jawab yang sama untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut. Dengan kata lain, sebagian penderitaan yang dikhawatirkan tentu bukan semata-mata berasal dari kondisi medis saja, melainkan juga bisa dihasilkan atau bahkan diperberat oleh lingkungan sosial.

Lalu, konteks ekonomi juga tidak boleh diabaikan. Perawatan medis jangka panjang bisa jadi membutuhkan biaya, waktu, tenaga, dan akses terhadap fasilitas khusus. Dan sayangnya, tidak semua keluarga mempunyai sumber daya yang sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kekhawatiran mengenai kemampuan membesarkan anak dengan kebutuhan medis kompleks sering kali berakar pada basis material yang nyata. Menyebut keputusan keluarga sebagai persoalan moral individu tanpa memperhitungkan ketimpangan akses kesehatan dan perlindungan sosial tentu sangat berisiko mengabaikan tanggung jawab institusi yang bahkan lebih luas. Di sini, kita bisa melihat persoalan keluarga terjadi bersamaan dengan persoalan sosial, yaitu sejauh mana dan telah sampai di titik apa masyarakat dan negara bisa menyediakan dukungan bagi keluarga yang mungkin harus merawat anak dengan kebutuhan medis yang kompleks.

Selain persoalan tadi, faktor agama dan kebudayaan juga bisa membentuk cara keluarga memahami kehidupan, penderitaan, kewajiban orangtua, serta terminasi kehamilan. Bagi sebagian orang, barangkali kehamilan dipandang sebagai amanah yang tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan manusia—mungkin bisa dilekatkan pada yang transenden (Tuhan) atau lainnya. Sementara bagi yang lain, mencegah penderitaan bisa dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral terhadap calon anak. Bahkan meski dalam tradisi yang sama, seseorang mungkin memiliki penafsiran dan pertimbangan yang berbeda, sehingga proses konseling etis seharusnya bisa memberi ruang bagi keyakinan tersebut tanpa harus memaksakan satu pandangan moral kepada semua keluarga—bahwa semua harus disandarkan pada landasan agama ataupun kebudayaan.

Di Indonesia sendiri, faktor kontekstual ini juga mencakup kerangka hukum yang mengatur pelayanan aborsi.[3] Secara spesifik, Pasal 117 menjelaskan bahwa indikasi kedaruratan medis ini mencakup kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan/atau kondisi janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki, sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan. Keberadaan ketentuan ini penting untuk dibaca saksama dalam skenario yang diajukan. Sebab dalam skenario tersebut, kondisi ibu digambarkan relatif stabil dan kemungkinan kehidupan di luar kandungan belum bisa dipastikan, sehingga diagnosis kembar siam atau ketidakpastian pemisahan tidak dengan sendirinya memenuhi syarat kedaruratan medis. Adapun ketidakmungkinan pemisahan secara bedah tidak lantas sama dengan ketidakmungkinan hidup di luar kandungan—ini perlu kita sepakati sebagai dua hal berbeda. Dengan demikian, keputusan yang mungkin dipahami secara moral belum tentu seketika memenuhi persyaratan hukum untuk memperoleh pelayanan terminasi. Penentuan kelayakan hukum dalam kasus konkret tetap memerlukan penilaian medis, prosedural, dan pertimbangan dari pihak yang berwenang.

Dari keseluruhan empat ranah tersebut, setidaknya ada tiga pertanyaan yang perlu dibedakan yang sering kali berkelindan. Pertama, apakah alasan keluarga dapat dipahami secara moral? Kedua, apakah kondisi medis memenuhi indikasi yang relevan? Dan ketiga, apakah tindakan yang diminta dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku? Sebab, tidak dipungkiri, ketiganya bisa jadi saling berkaitan, tetapi ia bukanlah pertanyaan yang identik. Penilaian etis tidak dapat menggantikan penilaian prosedural dan penilaian hukum, pun aturan hukum saja tidak selalu menyelesaikan seluruh persoalan moral yang dialami oleh suatu keluarga. Dengan demikian, faktor kontekstual ini bukan sekadar latar belakang tambahan, melainkan bagian dari keadaan yang ikut membentuk dan membatasi suatu keputusan.

Belas Kasih dan Bahaya Menilai Kehidupan dari Luar

Setelah keempat ranah tersebut dipahami secara seksama, kita bisa kembali pada pertanyaan yang sejak awal diajukan, yakni apakah terminasi dapat dibenarkan sebagai tindakan belas kasih untuk mencegah penderitaan lebih lanjut. Dan untuk menjawabnya, kita perlu berhati-hati agar tidak menyederhanakan belas kasih sebagai sesuatu yang selalu benar ataupun prasangka yang selalu mudah dikenali. Belas kasih bisa menjadi alasan moral yang tulus, sebagaimana mungkin tidak ada orangtua yang ingin melihat anak-anak mereka mengalami rasa sakit (menderita), menjalani prosedur medis berulang, ataupun menghadapi kehidupan yang dipenuhi ketidakpastian. Barangkali, simpulan untuk mengakhiri kehamilan merupakan cara untuk mencegah kesulitan yang tidak sanggup mereka bayangkan. Dan mengabaikan ketakutan semacam ini berarti kita gagal memahami pengalaman manusia yang mungkin tengah menghadapi situasi kompleks dan berat.

Namun, belas kasih juga bisa terjadi dengan asumsi yang keliru. Ketika seseorang menganggap bahwa hidup dengan disabilitas pasti lebih buruk daripada tidak hidup sama sekali, maka penilaian itu tidak hanya berbicara mengenai kondisi medis, tetapi juga menegaskan (atau mencerminkan) standar sosial tertentu tentang tubuh yang dianggap normal dan kehidupan yang dianggap ideal. Sebaliknya, mengkritik kemungkinan prasangka dalam keputusan terminasi tidak lantas berarti orangtua harus dipaksa mempertahankan kehamilan. Sebab otonomi perempuan hamil, risiko yang ditanggung tubuhnya, kesehatan psikologisnya, dan keadaan keluarga tetap menjadi bagian penting dari suatu pertimbangan. Menuduh orang tua bersikap ableistis tanpa mendengarkan alasan dan pengalaman mereka juga merupakan bentuk penyederhanaan. Sehingga, yang diperlukan bukan penghakiman cepat, melainkan pemeriksaan kritis terhadap dasar sebuah keputusan, seperti apakah keputusan tersebut lahir dari pemahaman yang memadai mengenai kondisi medis yang menyertai, ataukah dari gambaran sosial yang menyamakan perbedaan dengan penderitaan yang pasti.

Persoalan ini memperlihatkan kepada kita bahwa kualitas hidup dan martabat manusia tidak selalu berjalan dalam hubungan yang sederhana. Kehidupan bisa dipenuhi keterbatasan tanpa kehilangan martabat. Dan pada saat yang sama, martabat tidak menghapus kebutuhan untuk mengakui dan menangani penderitaan. Sementara tugas etika di sini bukan untuk menyangkal salah satunya, melainkan untuk mencoba mempertimbangkan keduanya secara bersamaan. Dan pada kehamilan kembar siam, kompleksitas itu bahkan hadir sebelum kedua janin memperoleh kesempatan untuk menjalani kehidupan di luar rahim.

Sebab itu, tidaklah bijaksana apabila dilema semacam ini dipaksa selesai dengan jargon ‘hidup, apa pun itu, harus selalu dipertahankan’ atau bahkan ‘mencegah penderitaan selalu lebih baik daripada terlahir dalam keadaan demikian.’ Walaupun mungkin pernyataan-pernyataan tersebut memuat posisi moral yang kuat—dengan berbagai macam kedalaman argumentasinya—tetapi keduanya sering kali mengabaikan keadaan konkret, ketidakpastian prognosis, dan kepentingan pihak-pihak yang mungkin terdampak. Di sinilah, pertimbangan bioetika menuntut kita untuk memeriksa secara saksama, bukan hanya prinsip yang diyakini, tetapi juga fakta, konsekuensi, dan orang-orang yang akan menanggung akibat dari keputusan tersebut.

Proses Menimbang Tanpa Menyederhanakan Kehidupan

Pada akhirnya, serangkaian four-box method ini membantu kita melihat bahwa keputusan untuk mengakhiri kehamilan kembar siam tidak dapat dinilai hanya melalui satu pertanyaan saja. Keempat ranah ini tentu tidak menawarkan jawaban yang sederhana dan cepat. Mungkin saja suatu keluarga, setelah memperoleh penjelasan medis yang memadai, tetap memandang terminasi sebagai keputusan yang paling bisa mereka pertanggungjawabkan. Sementara keluarga lainnya mungkin memilih melanjutkan kehamilan, mempersiapkan kelahiran, serta menerima ketidakpastian prognosis. Dalam keadaan yang berbeda, tenaga kesehatan mungkin menemukan bahwa risiko bagi ibu atau kondisi janin menghadirkan indikasi yang jauh lebih tegas. Sehingga pada akhirnya, tidak ada satu gambaran utuh kembar siam yang dapat mewakili seluruh keadaan tersebut. Bahkan, dua keluarga yang menghadapi diagnosis medis serupa bisa jadi memiliki nilai, pengalaman, dukungan, dan pertimbangan yang berbeda.

Sementara itu, yang bisa kita tuntut dari proses pengambilan keputusan hanyalah proses keterbukaan, ketelitian, dan penghormatan terhadap martabat semua pihak yang terdampak. Informasi medis perlu disampaikan tanpa menutupi-tutupi risiko, tetapi juga tanpa mengubah kemungkinan terburuk menjadi sebuah kepastian. Lalu, suara dari orang tua janin kembar siam juga perlu didengarkan tanpa dihakimi, tetapi perlu dipastikan bahwa preferensi mereka dibentuk melalui informasi yang memadai dan proses konseling yang tidak manipulatif. Kehidupan dengan disabilitas pun perlu dipahami melalui pengalaman dan hak orang yang menjalaninya, bukan semata-mata melalui bayangan dari orang lain. Dan masyarakat pun perlu mengakui bahwa sebagian beban yang dikhawatirkan keluarga justru muncul dari diskriminasi serta ketidakadilan yang dapat dan mungkin seharusnya diubah.

Barangkali pertanyaan paling mendasar dari dilema ini bukan hanya apakah kehidupan tersebut dapat dipertahankan, melainkan bagaimana manusia memahami tanggung jawabnya terhadap kehidupan yang masa depannya belum diketahui. Tentu saja, kita ingin mencegah penderitaan, tetapi kita juga harus berhati-hati ketika menentukan penderitaan seperti apa yang dianggap membuat hidup tidak layak dijalani. Terkadang kita ingin menghormati otonomi, tetapi keputusan yang menyangkut kehidupan dan tubuh juga melibatkan kepentingan serta nilai yang saling berkelindan. Barangkali juga, kita ingin melindungi calon anak, tetapi perlindungan tidak boleh dibangun di atas anggapan bahwa tubuh yang berbeda dengan sendirinya merupakan alasan untuk menolak kehidupan. Sebab itu, bioetika tidak selalu bertugas memberikan jawaban final yang menutup perdebatan. Dalam situasi tertentu, saya lebih percaya bahwa tugas bioetika justru menjaga agar keputusan penting tidak dibuat melalui ketakutan, prasangka, atau kepastian semu. Bioetika membantu kita melihat bahwa keputusan klinis bukan semata-mata soal memilih tindakan, tetapi juga soal memahami nilai apa yang sedang dipertaruhkan, serta tanggung jawab apa yang menyertainya.

Referensi

Greco, P. S., Pitts, D., Weadock, W. J., Ladino-Torres, M., Laventhal, N. T., Mychaliska, G., Treadwell, M. C., & Carver, A. (2021). Conjoined twins: An obstetrician’s guide to prenatal care and delivery management. Journal of Perinatology, 41(10), 2424–2431. https://doi.org/10.1038/s41372-021-01107-5

Jonsen, A. R., Siegler, M., & Winslade, W. J. (2015). Clinical ethics: A practical approach to ethical decisions in clinical medicine (8th ed). McGraw-Hill Education LLC.

Kallberg, L. (2018). The ethics of separating conjoined twins: Two arguments against. Theoretical Medicine and Bioethics, 39(1), 27–56. https://doi.org/10.1007/s11017-018-9435-2

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Legis. No. PP No. 28 Tahun 2024 (2024). https://peraturan.bpk.go.id/details/294077/pp-no-28-tahun-2024

Sokol, D. K. (2008). The “four quadrants” approach to clinical ethics case analysis; an application and review: Table 1. Journal of Medical Ethics, 34(7), 513–516. https://doi.org/10.1136/jme.2007.021212

Toh, H. J., Low, J. A., Lim, Z. Y., Lim, Y., Siddiqui, S., & Tan, L. (2018). Jonsen’s Four Topics Approach as a Framework for Clinical Ethics Consultation. Asian Bioethics Review, 10(1), 37–51. https://doi.org/10.1007/s41649-018-0047-y

 



[1] Keadaan dua janin yang sebagian struktur tubuhnya terhubung sejak awal perkembangan dalam rahim (embrional).

[2] Perlu diingat bahwa argumen Kallberg ini berangkat dari pembahasan mengenai kembar siam yang telah lahir dan menjalani kehidupannya, sehingga tidak bisa sepenuhnya dijadikan dasar untuk memastikan kualitas hidup kedua janin dalam skenario yang dibahas. Namun, setidaknya, gagasan yang dibawa Kallberg ini tetap penting karena mengingatkan kita agar tidak semestinya menyamakan keterhubungan tubuh dengan kehidupan yang sudah pasti buruk atau bahkan tidak bernilai.

[3] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, khususnya pada pasal 116 dan 117, membatasi pengecualian terhadap larangan aborsi pada indikasi kedaruratan medis serta kehamilan akibat tindak pidana perkosaan ataupun tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan (Pemerintah Pusat  Indonesia, 2024).