More

    Populisme Kiri: Sebuah Pengantar

    Melfin Zaenuri
    Melfin Zaenuri
    Seorang pemikir dan pembaca filsafat politik. Sedang bergelut dengan wacana populisme.

    Artikel Terbaru

    Jared Diamond: Bagaimana COVID-19 dapat mengubah dunia — menjadi lebih baik

    Saat ini, COVID-19 menghancurkan dunia. Dia sedang dalam proses menginfeksi banyak (mungkin bahkan sebagian besar) dari kita, membunuh beberapa, menutup hubungan...

    Teori Kemunculan Islam dan Kristen

    Pada dua sampai tiga dekade terakhir telah muncul madzhab baru dalam kajian Islam di Barat, banyak pengikut dari madzhab ini menyebut...

    Apakah Sains itu Agama?

    Adalah lumrah untuk menjadi apokaliptis mengenai ancaman terhadap kemanusiaan yang diakibatkan oleh virus AIDS, musibah “lembu gila” dan banyak lainnya, namun...

    Catatan Tentang Properti

    Properti (sifat) adalah sesuatu yang melekat pada objek. Dalam bukunya, John W. Carroll dan Ned Markosian (selanjutnya ditulis penulis) memulai pembahasan tentang...

    Socrates dan Martin Luther King: Pelajaran dalam Ketidaktaatan Sipil

    Pada pembukaan "Crito", sebuah dialog karya Plato, Socrates telah dipenjarakan. Dia tengah menunggu eksekusinya atas dugaan kejahatan karena merusak para pemuda...

    Akhir-akhir ini, ruang publik demokratik kita terkungkung dalam jurang cemoohan dan celaan—demonisasi—terhadap orang-orang atau kelompok yang disinyalir anti-demokratik. Mereka ialah orang-orang atau kelompok yang mengglorifikasi politik identitas dan menggemakan sentimen rasial, keagamaan, kesukuan, xenofobik, intoleransi dan lain sebagainya di ruang publik demokratik. Mereka kerap kali disebut populis, lebih tepatnya populis sayap-kanan (right-wing populism).

    Sebenarnya partai-partai politik dan para politisi kita juga memainkan politik identitas dan sentimen primordial dalam kontestasi politik elektoral. Narasi nasionalisme, pro-asing, pribumi dan non-pribumi, muslim dan non-muslim, putra asli daerah dan luar daerah, jawa dan luar jawa, merupakan kosa kata yang bisa dengan mudah kita jumpai dalam kontestasi elektoral, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Bukankah kosa kata tersebut mencerminkan glorifikasi akan politik identitas dan sentimen primordial? Politik identitas dan sentimen primordial akan selalu aktual dalam politik demokratik kita.

    Menuduh pihak lain sebagai ancaman terhadap demokrasi karena politik identitas dan sentimen primordial tidak sesuai dengan kredo persatuan dan kesatuan bangsa, sembari bermain-main dengan politik identitas dan sentimen primordial secara santun sesuai dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, merupakan sikap standar ganda—jika tidak ingin disebut pengecut. Persoalannya bukan pada apakah ia haram dan halal, baik dan buruk, ataupun salah dan benar bagi politik demokrasi kita, tetapi lebih pada bagaimana politik identitas dan sentimen primordial tersebut diartikulasikan dalam ruang publik demokrasi. Misalnya, identitas masyarakat adat digunakan untuk melawan pengrusakan hutan adat untuk kepentingan korporasi atau identitas keperempuanan dimajukan untuk mengampanyekan tatanan dunia yang adil dan setara bagi perempuan, dan lain sebagainya. Kedua contoh ini menggunakan politik identitas dan sentimen primordial untuk menyuarakan aspirasi politik mereka sebagai kelompok yang termarginalkan.       

    Agar tidak terus menerus terjebak dalam jurang demonisasi yang lebih dalam, hingga melupakan langkah dan strategi alternatif untuk melawan orang-orang atau kelompok yang disinyalir anti-demokratik, buku For a Left Populism karya Chantal Mouffe ini penting untuk dijadikan rujukan—di samping karya-karya Mouffe lainnya yang memang menjadi landasan dan rujukan teoretik buku ini. Melalui For a Left Populism,Mouffe hendak mengetengahkan bahwa demokrasi adalah medan kontestasi, dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan kedaulatan rakyat, di mana pelbagai kemungkinan alternatif dapat terjadi; termasuk kemungkinan apakah suatu tatanan menjadi lebih demokratis atau justru lebih totaliter. Memang, demokrasi senantiasa berada dalam kerentanan, dan pada watak kerentanan inilah kita harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan, termasuk kemungkinan terburuk sekalipun. Contohnya seperti pembunuhan demokrasi oleh orang-orang atau kelompok yang bertindak undemocratic setelah mereka memenangkan pemilihan umum, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Fareed Zakaria dalam ‘Bangkitnya Demokrasi yang Tak Liberal’ (2005).

    Sebelum demokrasi benar-benar lumpuh di tangan para populis kanan, populis kiri (left-wing populism)—yang meresonansikan nilai-nilai ideal dan visi progresif demokrasi—harus turut serta dalam medan kontestasi demokratik. Buku For a Left Populism ini merupakan panduan strategi-praktis—bukan dalam arti seperti buku how to atau buku saku panduan penggunaan kulkas—yang diperuntukkan Mouffe untuk kubu kiri agar bangkit dari keterpurukannya dan terlibat dalam medan tersebut. Walaupun tidak menutup kemungkinan, seperti yang dinyatakan secara tegas oleh Mouffe sendiri, strategi-praktis dalam buku ini diadopsi dari strategi populisme kanan dengan tokoh seperti Margaret Thatcher.

    Terdapat setidaknya dua hal yang saya garis bawahi dari pemikiran Mouffe perihal bagaimana kubu kiri harus ikut serta dalam medan kontestasi demokratik, sehingga mampu memulihkan dan memperdalam demokrasi—meradikalisasi demokrasi. Pertama, demonisasi terhadap populisme kanan tidak menghasilkan apa-apa selain kegagahan menghakimi dan mencela pihak yang berbeda. Tindakan ini tidak lantas membuat orang-orang yang tergabung dalam lingkaran populisme kanan insyaf dan mengalihkan dukungan pada kubu kiri.

    Menurut Mouffe, tindakan semacam itu bersumber dari ketidakcakapan kubu kiri untuk memahami watak dasar politik demokrasi, konflik, dan terjebak dalam kurungan konsensus-rasional. Alhasil, ketika aspirasi politik dinilai irasional, seperti politik identitas dan sentimen primordial, maka akan dihakimi dan dicemooh sebagai bahaya demokrasi. Padahal kerangka konsensus-rasional dalam demokrasi sangat problematik: ia bersifat represif dan mengeksklusi yang-berbeda, yang menurut saya juga undemocratic; sebelum masuk ke dalam percakapan ruang publik demokratik, kita harus melewati screening rasionalitas terlebih dahulu, sehingga dihasilkanlah percakapan yang lulus sensor rasionalitas.

    Cara kerja politik demokratik tidak demikian. Tata laku berdemokrasi diatur oleh etika-politik kesetaraan dan kedaulatan rakyat yang merupakan prinsip utama demokrasi, bukan rasionalitas. Atas dasar prinsip tersebut, semua aspirasi politik absah dalam demokrasi. Apalagi, terang Mouffe, manusia beserta relasi sosialnya digerakkan oleh hasrat, afeksi, ketimbang rasionalitas. Dalam konteks ini, Mouffe mengadopsi pemikiran Sigmund Freud tentang libido dan Spinoza tentang conatus.

    Oleh karena itu, penting bagi kubu kiri untuk memahami watak konflik dari politik demokrasi dan aspek afeksi dari relasi sosial manusia agar keluar dari kungkungan konsensus-rasional. Sehingga, tugas kubu kiri bukanlah mengejar rasionalitas dan kemasukakalan supaya dapat masuk dalam percakapan ruang publik demokratik, melainkan memajukan strategi dan praktik yang dapat menyentuh aspek afeksi warga negara agar tertarik dan mau terlibat dengan proyek politik kiri.              

    Kedua, kubu kiri harus keluar dari esensialisme kelas. Kemunculan gerakan sosial baru pada 90-an yang berkembang pesat sampai hari ini seperti gerakan feminisme, gerakan orientasi seksual, serta gerakan ekologis yang sedang mencuat saat ini menandakan bahwa kelas bukanlah determinan utama dan identitas politik yang istimewa. Isu kelas berada pada posisi yang setara dengan gerakan ekologis, orientasi seksual, dan gerakan perjuangan lainnya. Perkembangan ini mengharuskan kubu kiri ‘mengamati bagaimana orang-orang dalam kenyataan, bukan bagaimana mereka harus sesuai dengan teori tertentu.’ Karenanya, kubu kiri harus selalu meletakkan dirinya berada dalam peristiwa politik alih-alih berefleksi di balik peristiwa politik.

    Untuk itu, cara yang tepat bagi politik kiri adalah membangun kehendak kolektif dari pelbagai gerakan perjuangan demokratik, dengan meninggalkan keistimewaan kelas pekerja, melalui rantai ekuivalensi. Dalam konteks ini, rantai ekuivalensi dapat terbentuk dengan menjadikan demokrasi beserta nilai-nilainya sebagai penanda simbolik. Apabila populisme kanan membangun kehendak kolektif dengan cara yang xenofobik, rasialis, dan terkotak-kotakan berdasarkan suku dan agama, pribumi dan non-pribumi, maka populisme kiri harus mengonstruksi kehendak kolektif sebagai aliansi rakyat yang termarginalkan secara struktur ekonomi-politik, seperti komunitas LGBT, kaum buruh, gerakan perempuan, ekologis, kaum miskin, dan lain sebagainya, melawan segelintir orang yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik, seperti halnya yang disuarakan oleh Jeremy Corbyn, “Democracy for the many, not for the few.” Tentu saja, kehendak kolektif rakyat ini bersifat temporer. Jika tidak, maka akan terjebak lagi ke dalam jurang esensialisme.

    Selain itu, strategi populisme kiri yang dimajukan oleh Mouffe tidak menghendaki pemutusan total dengan negara dan institusi-institusi demokratik seperti partai politik. Alasannya adalah kedua entitas tersebut penting sebagai medan transformasi, terutama menyangkut hal-hal publik seperti kesehatan dan pendidikan, yang tidak mungkin terjadi perubahan secara radikal dan meluas tanpa ‘menunggangi’ kedua entitas tersebut.

    Walaupun buku ini ditulis dalam konteks Eropa Barat, strategi populisme kiri memiliki benang merah di pelbagai konteks, termasuk Indonesia. Apabila dalam konteks Indonesia kata ‘kiri’ masih menyisakan momok karena peristiwa kelam di masa lalu yang belum terang, strategi ini dapat diidentifikasi dengan nama lain, sejauh dalam tingkat analitis dapat disebut sebagai strategi populisme kiri.

    Melfin Zaenuri
    Yogyakarta, November 2020

    Related articles

    Leave a reply

    Please enter your comment!
    Please enter your name here