Konflik di Papua Barat bukanlah konflik yang baru saja terjadi. Ia adalah konflik warisan kolonial yang tak kunjung terselesaikan. Kini, 74 tahun setelah Indonesia merdeka, tak tampak ada tanda-tanda konflik itu akan usai. Mengapa? Karena kita gagal mengimajinasikan Papua sebagai Papua. Imajinasi kita tentang Papua sudah selalu terdesak oleh sebuah konsep negara kesatuan bernama ‘Indonesia’. Oleh karena itu, setiap upaya orang Papua untuk menuntut haknya selalu dipahami dalam narasi nasionalisme dan separatisme. Imajinasi yang bias itu akhirnya memunculkan tindakan-tindakan militeristik terhadap orang Papua.

Oleh karena keprihatinan tersebut, saya tertarik menerjemahkan ringkasan sebuah laporan penelitian tentang konflik di Papua Barat, yang diterbitkan oleh The Politics of Papua Project,[i] Departemen Politik dan Hubungan Internasional, Universitas Warwick, pada tahun 2016 lalu. Penelitian ini menjelaskan akar historis konflik di Papua Barat, kasus pelanggaran HAM yang menyertainya, konteks ekonomi-politik yang melingkupinya, hingga skenario yang mungkin dilakukan untuk mengakhirinya. Karena ini hanya berupa ringkasan, maka tentu penjelasannya sangat singkat dan padat. Jika Anda tertarik mengetahui penjelasan yang lebih detail, silakan baca di sini.

Selamat membaca!

______________________________________________________________________________

Latar Belakang Historis

Daerah ‘Papua’ dan ‘Papua Barat’ (dalam laporan ini disebut ‘wilayah Papua Barat’ atau ‘Papua Barat’) yang termasuk provinsi Indonesia mencakup bagian barat pulau Nugini dan bagian timurnya berbatasan dengan Papua Nugini. Di abad ke-19, daerah tersebut menjadi bagian dari wilayah kekuasaan kolonial Belanda yang dikenal sebagai Hindia Belanda. Ketika Hindia Belanda merdeka dan berubah nama menjadi Indonesia pada 1945 (yang baru mendapat pengakuan internasional pada 1949), terjadi ketidaksepakatan antara negara yang baru terbentuk itu dengan pihak Belanda soal apakah Papua Barat sebaiknya menjadi bagian dari Indonesia. Ketegangan meningkat dan konflik terbuka terjadi di antara Belanda dan Indonesia.

Di awal tahun 60-an, Amerika Serikat mengambil peran aktif dalam mengatur krisis tersebut. Karena Perang Dingin makin hebat, Amerika Serikat membuat prioritas untuk memastikan bahwa Indonesia tidak akan mendekat ke Uni Soviet. Di bawah pengawasan Amerika, Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian New York, yang menetapkan bahwa administrasi wilayah Papua Barat akan diserahkan ke PBB untuk sementara, dan kemudian akan dikembalikan lagi ke Indonesia.

Pada tahun-tahun antara 1940-an dan 1960-an, politik Indonesia mengalami kemunduran dari demokrasi konstitusional ke rezim otoritarian. Setelah PBB menarik diri, Presiden Sukarno melarang semua partai dan aktivitas politik, dan pertentangan mulai terjadi antara orang Papua dengan unit militer Indonesia. Diperkirakan, dari awal administrasi PBB sampai ke perundingan yang dilaksanakan pada 1969, tentara Indonesia membunuh ribuan orang Papua.

Pada tahun 1967, Sukarno mengundurkan diri dan Suharto naik menjadi presiden kedua Indonesia. Pergantian rezim itu diiringi pembantaian antikomunis yang brutal yang diorganisasi oleh tentara, dan mengantarkan Indonesia pada masa pemerintahan militeristik yang sering melakukan pelanggaran HAM di banyak daerah. Sebelum perundingan tentang masa depan status politik daerah itu dilakukan dengan Papua, pemerintah Indonesia sudah menandatangani izin yang diminta oleh perusahaan tambang Freeport untuk melakukan pertambangan di atas wilayah 250,000 acres (setara 101,17141056 hektar) selama 30 tahun.

Perundingan soal apakah wilayah Papua Barat akan menjadi sebuah negara merdeka atau bergabung dengan Indonesia dilaksanakan pada tahun 1969—yang disebut Act of Free Choice (Penentuan Pendapat Rakyat). Perjanjian New York menetapkan ‘kelayakan semua orang dewasa’ dan mensyaratkan pemungutan suara dilaksanakan ‘sesuai dengan praktik internasional’, yang secara eksplisit mengharuskan sistem ‘satu orang satu suara’. Namun, pejabat militer Indonesia memilih 1022 orang wakil, yang kemudian memilih mendukung Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. Beberapa peneliti asing dan orang Papua menyatakan bahwa tentara Indonesia mengancam para wakil yang telah dipilih itu, sementara rakyat Papua sendiri tidak ingin teritori mereka menjadi bagian dari Indonesia. Pejabat diplomatik Inggris mengatakan, ‘[secara pribadi] …  kami mengakui bahwa rakyat Papua Barat tidak ingin diperintah oleh pemerintah Indonesia … bahwa proses perundingannya itu tidak memungkinkan sebuah pilihan yang benar-benar bebas untuk dibuat’ dan bahwa pemungutan suara itu hanya menghasilkan ‘kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya’. Narasimhan, mantan Sekretaris PBB, kemudian mengklaim bahwa proses perundingan itu adalah ‘pemutihan’. Jack W. Lydman, dari Kedutaan Besar Amerika, mencatat anggota utusan PBB telah mengakui secara pribadi bahwa 95 persen rakyat Papua mendukung kemerdekaan Papua Barat. Meskipun demikian, Papua Barat sudah kadung menjadi bagian dari Indonesia.

Di bawah presiden Suharto, tentara Indonesia terlibat dalam operasi yang sangat keras, yang mengakibatkan ribuan korban rakyat sipil. Pemerintah Indonesia melakukan sebuah proses yang disebut Indonesianisasi, mencoba memasukkan orang-orang Papua ke dalam negara-bangsa Indonesia melalui sistem pendidikan, media, pembangunan ekonomi dan transmigrasi. Program transmigrasi itu telah memindahkan banyak keluarga Indonesia ke Papua Barat. Program tersebut menyebabkan ketersingkiran dan kematian ribuan orang Papua. Pada tahun 1981, tentara Indonesia melakukan Operasi Sapu Bersih, yang bertujuan memaksa orang Papua meninggalkan tanahnya untuk ditinggali para transmigran dari Indonesia. Diperkirakan ada 2500 sampai 13000 orang meninggal selama operasi ini.

Dari tahun 90-an, sejumlah migran yang menggunakan biaya sendiri juga sudah mulai bertempat tinggal di wilayah Papua Barat. Mereka berpindah karena alasan ekonomi dan terutama berasal dari Indonesia timur. Ini menyebabkan perubahan dramatis dalam demografi wilayah Papua Barat. Diperkirakan saat ini migran sudah mencapai sekitar 50% dari populasi Papua Barat. Migrasi mengakibatkan diskriminasi struktural dalam soal pekerjaan: saat orang-orang Papua berjuang keras mencari kerja, para migran malah bisa dapat pekerjaan dengan mudah.

Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia mengesahkan Hukum Otonomi Khusus untuk Papua. Ini telah menjadikan tingkat fiskal dan otonomi administratif Papua lebih tinggi, dan meningkatkan jumlah orang Papua yang menduduki posisi kepemimpinan. Namun, kontrol militer tetap kuat. Dana-dana tidak digunakan untuk hal-hal yang sangat penting, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur publik, dan kebijakan ini malah menyokong para elite Papua, tetapi bukan rakyat kecil yang jumlahnya lebih banyak, membuat kesenjangan semakin tinggi antara orang Papua yang kaya dan yang miskin.

Banyak orang berpikir bahwa terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2014 akan menandai sebuah perubahan dalam hubungan antara Jakarta dan Papua Barat. Presiden Jokowi berjanji untuk melakukan kunjungan secara rutin ke Papua agar bisa memahami apa kebutuhan rakyat Papua. Ia juga berjanji mencabut pembatasan terhadap akses media asing, melepaskan lima orang tahanan politik Papua, dan merencanakan beberapa investasi baru dalam infrastruktur dan proyek pembangunan. Namun, janji-janji yang telah dibuat tentang akses media itu tidak disertai dengan instruksi resmi dan beberapa tahanan politik masih tetap berada di balik tahanan jeruji besi. Jokowi juga sudah menginisiasi sebuah peraturan yang meningkatkan operasi militer di wilayah Papua Barat, dan menunjuk Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan. Ryamizard Ryacudu itu adalah seorang Jendral TNI yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban rakyat sipil di Aceh. Dia juga menarik perhatian publik dengan pernyataan-pernyataan kontroversial tentang Papua: ketika anggota Angkatan Khusus membunuh pimpinan separatis Papua Theys Eluay, dia menyebut pelakunya sebagai ‘pahlawan Indonesia’, dan memujinya karena telah membunuh seorang ‘pemberontak’.

HAM dan Pembangunan

Sejak Papua Barat dimasukkan ke Indonesia, orang-orang Papua menjadi korban pelanggaran HAM yang sangat serius. Yang mendasari pelanggaran HAM di Papua Barat adalah kenyataan bahwa wilayah itu secara de facto dikontrol oleh tentara Indonesia. Diperkirakan sekitar 15000 pasukan yang saat ini disebar di wilayah Papua Barat.

Jumlah orang Papua yang dibunuh oleh angkatan keamanan Indonesia sejak 1969 tidak diketahui, karena pembatasan terhadap akses peneliti internasional membuat sulit untuk mengumpulkan bukti-bukti soal itu. Perkiraan-perkiraan sangat tidak menentu, tetapi korbannya mungkin sepuluh sampai seratus ribu. Yang paling sering dikutip adalah 100000 orang dibunuh secara langsung sejak 1963. Koalisi Internasional untuk Papua mendokumentasikan 22 pembunuhan ekstra yudisial antara April 2013 sampai Desember 2014. Lebih dari empat ratus kasus penyiksaan terjadi di Papua Barat dari 1963 hingga 2010. Orang-orang Papua sering ditangkap karena menyuarakan pendapat mereka secara damai tentang status politik Papua Barat. Antara April 2013 dan Desember 2014, organisasi HAM Papuans Behind Bars melaporkan 881 penangkapan politik dan 370 kasus perlakuan kasar. Aparat kepolisian yang dituduh melakukan pelanggaran HAM di Papua tidak tersentuh oleh penyelidikan sipil yang memadai dan kekerasan terhadap orang Papua seringkali begitu saja dibiarkan.

Hingga baru-baru ini, jurnalis-jurnalis asing untuk bisa masuk ke wilayah Papua Barat perlu memperoleh persetujuan dari 18 badan pemerintahan. Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa Pemerintah akan mencabut pembatasan terhadap akses wartawan asing. Namun, janji itu tidak diiringi dengan perintah resmi, dan berulangkali ditentang oleh otoritas Indonesia lainnya. Indonesia juga menghalangi aktivitas beberapa organisasi non-pemerintah untuk bekerja di wilayah Papua Barat, dan menutup akses wakil PBB, termasuk Pewarta Khusus dari PBB serta Perwakilan Daerah Komisaris Tinggi untuk Pengungsi, untuk mempromosikan dan melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Papua Barat sangat kaya akan sumber daya alam, yang mencakup hutan, minyak, gas, tembaga, dan emas. Orang Papua secara tradisional menggantungkan kehidupannya pada hutan. Namun, hutan-hutan semakin terancam oleh pertambangan, penebangan, dan penanaman kelapa sawit. Kompleks pertambangan Grasberg adalah cadangan emas terbesar di dunia. Pertambangan dijalankan dengan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan Amerika Freeport. Selain itu, perusahaan multinasional Australia-Inggris Rio Tinto juga punya kesepakatan bisnis untuk bagian produksi. Pertambangan memiliki dampak lingkungan yang sangat serius untuk daerah sekitar. Sebuah artikel di New York Times pada tahun 2005 melaporkan bahwa Freeport membayar tentara Indonesia hampir 20 juta dolar dari 1998 hingga 2004. BP mulai beroperasi di wilayah Papua Barat sejak 2005, untuk proyek Tangguh Liquefied Natural Gas (Tangguh LNG). Perusahaan itu menggunakan jasa Aparat Kepolisian Indonesia, yang juga sudah dituduh melakukan pelanggaran HAM.

Namun demikian, wilayah Papua Barat punya tingkat kemiskinan paling tinggi dan tingkat perkembangan manusia paling rendah di Indonesia. Meskipun sekolah dan rumah sakit sudah dibangun, namun layanan kesehatan dan pendidikan tetap sangat tidak efektif, karena manajemen yang buruk, kurangnya akuntabilitas, dan ketidakhadiran.

Konteks Ekonomi-Politik

Papua Barat tetap menjadi perhatian komunitas internasional. Kepedulian menggema semakin keras di wilayah Melanesia langsung. Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (The United Liberation Movement for West Papua) baru-baru ini diakui sebagai peninjau Melanesia Spearhead Group (MSG), sebuah organisasi daerah yang fokus pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan keamanan. Pada Oktober 2015, kasus Papua Barat ini dibawa ke Majelis Umum PBB oleh perdana menteri Kepulauan Solomon dan Tonga. Papua Barat juga mendapat dukungan yang terus meningkat dari masyarakat sipil di wilayah Pasifik, termasuk PNG, Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan Australia.

Papua Barat juga telah menarik perhatian tingkat internasional yang lebih luas: semisal, pada tahun 2008, politisi-politisi dari seluruh dunia membentuk kelompok ‘Anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat’, untuk mendukung Papua Barat bisa menentukan nasib wilayahnya sendiri. Peraih Penghargaan Nobel Perdamaian Uskup Besar Tutu juga sudah berulangkali memberikan dukungannya untuk Papua.

Para investor sudah mulai mempertanyakan implikasi etis mendukung Pemerintah Indonesia di Papua Barat. Situasi ini telah memengaruhi perusahaan-perusahaan Inggris yang ada di wilayah ini. Pada 2006 dan 2007, dana pensiunan Pemerintah Norwegia didivestasi dari Rio Tinto karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan Grasberg. Tahun 2012, Dana Pensiunan Selandia Baru juga didivestasi dari Freeport. Keputusan ini merupakan respons terhadap laporan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan di sekitar pertambangan Grasberg, dan kekhawatiran terhadap pembayaran untuk aparat keamanan pemerintah. Di tahun 2013, dana pensiunan nasional Swedia didivestasi dari Freeport. Dewan Etik, yang menyarankan dana tersebut, melaporkan bahwa operasi pertambangan Freeport di Papua punya dampak lingkungan yang merugikan karena bertentangan dengan standar PBB. BP juga sudah mulai kehilangan reputasi karena aktivitasnya di Papua Barat.

Inggris memiliki ikatan ekonomi-politik yang kuat dengan Indonesia. UK adalah investor asing paling besar kelima di Indonesia. Selama kunjungannya ke Indonesia pada tahun 2015, Perdana Menteri David Cameron menjanjikan 1 miliar pound untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur. Selama beberapa kunjungan, Cameron juga menyepakati langkah-langkah untuk melawan ancaman teroris ISIS. Inggris memfasilitasi pelatihan dan pengiriman senjata untuk angkatan Indonesia, termasuk unit-unit yang disebar di Papua Barat. Pada saat yang sama, UK juga memiliki jaringan komunikasi yang relatif kuat ke Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), setelah memberikan suaka kepada Benny Wenda, juru bicara ULMWP saat ini. Hal itu menempatkan UK dalam posisi yang unik untuk mengambil kepemimpinan yang efektif dalam menyelesaikan konflik di Papua Barat, baik dengan alasan moral maupun dengan alasan melindungi kepentingan Inggris yang vital di wilayah Papua Barat.

Skenario Masa Depan

Adalah mungkin untuk membayangkan cara yang berbeda-beda untuk dapat menyelesaikan konflik Papua. Cara yang dipilih Indonesia adalah melalui undang-undang Otonomi Khusus. Perbaikan apa pun yang signifikan terhadap pengaturan Otonomi Khusus yang ada akan mensyaratkan pemberangkatan tentara Indonesia, mediasi internasional yang aktif, pengakuan terhadap partai-partai lokal dan keterlibatan aktif publik di Papua Barat dalam menyusun hukum yang baru.

Cara lainnya adalah mendorong adanya dialog antara Jakarta, eksil-eksil Papua, dan kelompok masyarakat sipil yang bekerja di Papua Barat. Inisiatif-inisiatif seperti Jaringan Damai Papua dan Peta Jalan Papua telah mengupayakan untuk membangun Papua sebagai sebuah ‘wilayah damai’. Namun, partai-partai punya pendapat yang berbeda-beda tentang agenda dan tujuan prosesnya: semisal, beberapa orang Papua asli ingin mendiskusikan kemungkinan melakukan referendum, sedangkan Jakarta menganggap dialog sebagai jalan menuju Otonomi Khusus. Sekali lagi, mediasi internasional mungkin bisa membantu partai-partai untuk membuat perkembangan dalam menyepakati agenda bersama untuk musyawarah.

Hal penting yang dikeluhkan oleh orang Papua adalah soal Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969, yang—sebagaimana sudah disinggung di bagian pertama—secara luas dilaporkan bukanlah sebuah perundingan murni. Oleh karena ini, beberapa orang Papua dan para pendukung gerakan Papua merdeka meminta perundingan dilaksanakan sekali lagi. Skenario yang mungkin adalah bahwa organisasi Papua akan memutuskan untuk melaksanakan referendum tanpa persetujuan Indonesia. Jika situasi tersebut muncul, maka komunitas internasional perlu bekerja dengan kedua belah pihak sejak awal untuk memastikan persetujuan Indonesia terhadap referendum yang damai dan dipantau secara internasional, demi menghindari kekerasan yang potensial meluas dan jatuhnya korban jiwa. Pertanyaan pokok yang perlu dijawab sebelum referendum dilakukan, mengingat banyaknya orang luar Papua yang tinggal di wilayah Papua, adalah soal siapakah yang semestinya punya hak untuk memberi suara?

Situasi tersebut juga mungkin bergerak maju melalui keterlibatan lembaga-lembaga internasional. Satu cara yang mungkin dilakukan adalah mencari solusi melalui PBB, khususnya melalui Komite Khusus Dekolonisasi atau melalui Pengadilan Internasional. Penyelesaian kasus ini juga dapat diupayakan melalui lembaga internasional yang bekerja untuk hak-hak adat, seperti Forum Permanen tentang Isu-isu Adat.

Di dalam pelaksanaan referendum yang mengarah pada pembentukan Papua merdeka, akan sangat menguntungkan jika tentara Indonesia, yang telah menjadi pusat konflik, tidak hadir lagi. Dan Papua yang merdeka akan menghadapi beberapa tantangan signifikan terkait pembagian etnis, kemampuan administratif, infrastruktur dan keamanan, dan, karenanya, memerlukan dukungan dari komunitas internasional untuk mengatasi tantangan tersebut.


[i] Diterjemahkan dari ringkasan laporan yang berjudul: Assessment Report on the Conflict in the West Papua Region of Indonesia: an Overview of the Issues and Recommendations for the UK and the International Community.

Spread the love